TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Menteri Sosial Khofiffah Indar Parawansa mengajak jajaran warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Meingingat selama ini, warga miskin sendiri bisa jadi didominasi oleh warga Nahdliyin itu.

"Saat ini jumlah angka kemiskinan di pedesaan terbanyak ada di Jawa Timur, dan yang kedua ada di Jawa Tengah. Sehingga bisa jadi warga yang miskin itu adalah warga NU juga," kata Khofiffah dalam sambutannya di acara Rapat Pleno PBNU yang mewakili pemerintah, di Ponpes Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (24/7).

Menurut Khofiffah, saat ini banyak dana sosial yang menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan, terutama untuk masyarakat di pedesaan. Mulai dari dana desa, dana bantuan sosial (bansos), dana program kesejahteraan harapan (PKH), dan dana bantuan lainnya.

Dana desa sendiri di tahun ini dianggaran sebanyak Rp 46,9 triliun. Tahun depan diiperkirakan mencapai Rp 81,1 triuliun.

Untuk itu, kata Mensos, organisasi-organisasi di bawah NU sendiri harus terlibat langsung dalam pendampingan dan pemetaan penyaluran dana-dana tersebut.

"Untuk itu, ISNU (Ikatan Sarjana NU) dan Perguruan Tinggi NU bisa mendampingi dana desa tersebut. Agar dana desa tersebut bisa berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat," tegas Mensos.

Apalagi program pemerintah sendiri ke depannya, akan mengucurkan bantuan lebih berupa dana-dana non tunai melalui distribusi di warung-warung elektronik (e-warung).

"Seperti dana rastra (dulu raskin) yang kita anggaran Rp20,98 triliun, dana PKH, atau bantuan gas elpiji akan didistribusikan melalui e-warung tersebut," jelas Mensos.

E-warung ini nantinya akan dikembanglan di desa-desa seluruh Indonesia. Diawali di kota-kota besar. Yang sudah dibuka saat ini ada di kota Malang dan Sidoarjo, Jawa Timur. Cirebon sendiri ditargetkan akan dibuka pada Agustus nanti.

"Tahun depan, e-warung ini akan dibuka di 44 kota seluruh Indonesia. Makanya kita minta Ponpes juga bisa terlibat bangun e-warung ini. Langkah itu akan sangat efektif," tutur tokoh perempuan NU ini.

E-warung sendiri nantinya dananya akan berasal dari empat bank BUMN yang bekerja sama dengan pemerintah. Dari dana itu, kemudian oleh e-warung didistribusikan ke para penerima bantuan itu.

Dia mencontohkan rastra. Nantinya masyarakat yang berhak menerima rastra akan mengambilnya di e-warung dan kemudian oleh penerimanya dana non tunai tersebut bisa dibelanjakan tak hanya untuk beli beras tapi juga kebutuhan pokok lainnya.

"Ini saatnya, orang-orang desa itu yang masih berada di garis kemiskinan yang jumlah banyak, nantinya akan kita leverage menjadi lebih baik lagi melalui e-warung," katanya.