Heboh Pokemon Go, Habibie: No Way
Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie angkat bicara soal fenomena game yang membuat heboh di Indonesia Pokemon Go.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie angkat bicara soal fenomena game yang membuat heboh di Indonesia Pokemon Go.
Menurutnya, permainan tersebut membuat masyarakat membuang-buang waktu.
"Pokemon no way, wasting time (buang-buang waktu). Yang untung pembuat software yang rugi kita, bayar orang memainkan dan buang waktu saja dengan main-main begitu. No way," kata Habibie saat memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Kosgoro 1957 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (24/7/2016) malam.
Dalam kesempatan itu, Habibie membeberkan sejumlah prestasi yang membuatnya berhasil hingga menjadi Presiden RI.
Menurutnya, tidak ada perbedaan antara dirinya dengan warga Indonesia lain.
"Anda sama dengan saya rahasianya dimana, fokus bung. Setiap orang punya 24 jam sehari, tingkatkan kualitas iman dan takwa, atau saya memperdalam ilmu pengetahuan. Karena itu saya bilang ngapain pakai-pakai (permainan) Pokemon. Ngapain pakai games," katanya.
Habibie juga memberikan tiga hal yang dilakukan untuk bisa menjadi sukses.
Pertama konsentrasi pada iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan budaya, yaitu bergaul juga bersosialisasi.
Seperti diketahui, game yang sedang booming itu mendapat perhatian serius sejumlah pihak termasuk aparat dan pemerintah.
Di lingkungan PNS, TNI, dan Polri bahkan game berbasis online itu dilarang keras dimainkan saat bertugas maupun di lokasi yang dianggap vital seperti Istana Negara, lingkungan Polri maupun TNI.
PNS main Pokemon dipecat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang bermain Pokemon Go, dan permainan sejenisnya, di lingkungan pemerintah.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan PNS bisa saja dipecat bila melanggar.
"Karena ada potensi kerawanan terhadap instalasi pemerintah, dan itu sudah menjadi sinyalemen dari BIN, Polri maupun TNI," ujar Yuddy kepada wartawan, di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2016).