TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menerima kedatangan Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu di kantornya di jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (25/7/2016).

Dalam pertemuan tersebut Komnas PA akan mengambil langkah untuk melakukan clash action terhadap pemerintah.

Sekretaris Jenderal Komnas PA Dhanang Sasongko mengatakan pihaknya akan mempelajari dan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai keluhan para orangtua korban vaksin palsu sebelum melakukan clash action terhadap pemerintah.

"Apalagi adanya aliansi korban vaksin palsu jadi masukan buat kita untuk bisa merencanakan clash action kepada pemerintah karena saya melihat sudah berapa hari ini kasus ini tidak ada penyelesaian dengan baik," ungkapnya.

Ia menegaskan adanya temuan vaksin palsu yang terjadi di beberapa rumah sakit merupakan bentuk kelalaian pemerintah.

Pasalnya negara dianggap tidak mampu memberikan jaminan kesehatan khusus bagi anak-anak.

"Bukan hanya rumah sakit tapi pemerintah tidak berhasil melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman vaksin palsu dimana pengawasannya tidak maksimal," tambahnya.

Dalam kesempatan itu Dhanang juga meminta tidak perlu ada lagi yang namanya pengerahan aparat saat menghadapi para orangtua korban vaksin palsu.

Menurutnya dengan keberadaan aparat, hal itu hanya akan membuat para orangtua yang selama ini sebagai korban, menjadi lebih tertekan.

"Banyak orangtua korban vaksin palsu yang merasa diintimidasi dengan adanya pengerahan para aparat. Kedepannya kami minta tidak ada lagi seperti itu," tutupnya. (Junianto Hamonangan)