TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan operasional Dewan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Country/CPOPC) tinggal selangkah lagi bertemu dengan menteri baru dari Malaysia.

“Ini hanya satu kali pertemuan lagi antara menteri baru Malaysia dan kami," ujar Rizal di Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Setelah pertemuan itu, Rizal yakin organisasinya akan mulai bekerja mengembangkan minyak kelapa sawit. Menurut Rizal, kerjasama dengan Malaysia ke depannya juga bisa merambah ke sektor lain.

"Kami menginginkan agar supaya Malaysia dan Indonesia semakin bekerjasama tidak hanya dalam bidang CPO tapi juga bidang lainnya," kata Rizal.

Rizal menyebut dampak pembentukan CPOPC sangat positif. Dalam hal ini harga crude palm oil sudah meningkat lebih dari 100 dolar AS per ton, sementara harga komoditas lainnya belum meningkat.

"Hal itu dikarenakan Indonesia dan Malaysia jika bergabung mampu menguasai pasar CPO dunia hingga 85 persen,” kata Rizal Ramli.

Bagi Indonesia, kata Rizal, pembentukan CPOPC ini menjadi langkah positif dan ditanggapi dengan serius oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2016 Pengesahan Charter Of The Establishment Of The Council Of Palm Oil Producing Countries/CPOPC (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit).

Oleh karena itu, Rizal mendesak Pemerintah Malaysia untuk mempercepat realisasi operasional CPOPC itu.

“Kita tidak ingin kehilangan waktu lagi. Harus ada urgensi dari semua pihak yang terlibat, karena kita menghadapi banyak tantangan di industri kelapa sawit,” tegas Rizal.

Rizal menjelaskan bahwa organisasi CPOPC akan memiliki sekretariat di Indonesia. Keberadaan sekretariat ini penting karena ada tim manajemen. Agar koordinasi strategis dalam peningkatan produktivitas CPO dan koordinasi dalam menghadapi dunia internasional dapat mudah dan cepat diatasi.

“Karena organisasi ini gabungan tentu dari segi modal akan ditanggung bersama dan personel akan diisi oleh eksekutif dari Indonesia dan Malaysia,” papar Rizal.

Untuk mempercepat realisasi itu, Rizal berharap isu ini dapat dibahas dan ditindaklanjuti ketika Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Najib mengunjungi Jakarta pada akhir Juli ini untuk menghadiri Forum Dunia Ekonomi Islamic yang rencananya berlangsung sejak 1 Agustus sampai 4 Agustus 2016.

“Saya ingin menekankan kembali kepada beliau bahwa Indonesia tetap berkomitmen dan serius. Kami juga berharap bahwa Malaysia akan memiliki sikap yang sama,” kata Rizal.