TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menjamin kadernya yang duduk di DPR tidak melakukan interupsi saat pidato kenegaraan yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2016 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sekjen Golkar Idrus Marham di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

"Kami menjamin tidak ada interupsi dari Golkar karena cara Golkar justru mengedepankan konsep," kata Idrus.

Idrus menuturkan pihaknya akan menyampaikan konsep serta diskusi terkait kebijakan pemerintah.

Namun, ia memastikan cara yang dilakukan bukan melalui interupsi saat Presiden Joko Widodo berpidato.

"Kita punya cara lain apabila ada barangkali kita komunikasikan tidak interupsi. Kalau interupsi hanya opini saya kira itu tidak produktif lebih baik konseptual, itu lebih produktif," tuturnya.

Ketua DPR RI Ade Komarudin akan mencegah adanya interupsi dalam pidato kenegaraan yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2016 mendatang.

Menurutnya, interupsi yang dilakukan pada saat pidato kenegaraan tidak akan menyelesaikan masalah.

"Interupsi di sidang parip‎urna bisa menyelesaikan masalah? kan tidak," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Pria yang akrab disapa Akom itu memprediksi, akan banyak interupsi‎ yang dilancarkan oleh anggota dewan.

Interupsi tersebut tak lepas karena kondisi ekonomi Indonesia yang belum membaik dan juga postur APBN yang mengalami revisi.

‎Akom pun akan melakukan komunikasi dengan semua fraksi yang ada di DPR terkait interupsi dalam pidato kenegaraan.

Ia berkeinginan agar semua anggota dewan memahami ‎kondisi ekonomi saat ini sedang berat.

"Saya akan melakukan semacam rapat sebelum tanggal 16 Agustus. Saya akan koordinasi dengan pimpinan fraksi," tegasnya.