TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka anggota Komisi III DPR RI dari frakksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana.

Putu diperiksa terkait kasus pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi pembangunan 12 ruas jalan Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P tahun 2016.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan Putu akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat Suprapto.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPT (Suprapto)," kata Yuyuk, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Selain memeriksa Putu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pada tersangka lainnya yakni Noviyanti dan Suhemi.

Noviyanti yang merupakan staf Putu diperiksa untuk tersangka Suhemi. Sementara Suhemi diperiksa untuk tersangka Noviyanti.

Sebelumnya, KPK menangkap Putu, Noviyanti,  Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat Suprapto, pengusaha Yogan Askan, dan Suhemi dalam operasi tangkap tangan di berbagai tempat, awal Juli ini.

Putu menerima tiga kali transfer sejumlah Rp 500 juta. Transfer tersebut dalam jumlah Rp 150 juta, Rp 300 juta dan Rp 50 juta.

Saat menangkap Putu di rumah dinas di Ulujami, Jakarta, KPK juga menyita uang 40 ribu Dolar Singapura.

Uang tersebut diduga sebagai janji terkait pengurusan anggaran di DPR untuk alokasi pembangunan 12 ruas jalan Provinsi Sumatera Barat pada APBN-P tahun 2016.

KPK menetapkan Sudiarta, Noviyanti, Suhemi, Suprapto dan Yogan sebagai tersangka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun, suap tersebut adalah modus meminta di depan atau ijon. Modus semacam ini sering  terjadi dan biasanya proyeknya belum ada.