TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Evaluasi Penanganan Terorisme (Tim 13) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja sama dengan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) akan mengirim tim relawan, dokter dan tenaga medis selama proses mediasi untuk membujuk 16 anggota kelompok Santoso menyerahkan diri.

Presidium MER-C, Joserizal Jurnalis, mengatakan pihaknya juga akan ikut membantu proses penjemputan apabila Tim 13 mengalami kebuntuan.

"Saya akan mengirim tim relawan, dokter dan tenaga medis ke Poso," kata Joserizal saat memberikan keterangan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).

"MER-C juga akan masuk ke hutan jika diperlukan untuk menjemput dan membawa turun sisa kelompok Santoso yang masih ada," ujarnya.

Joserizal mengatakan, selain mengirimkan tenaga relawan, MER-C akan membangun posko kesehatan di beberapa titik guna menolong anggota kelompok Santoso yang mengalami gangguan kesehatan.

Rencananya, pekan depan MER-C bersama Tim 13 akan berangkat ke Poso dan menentukan beberapa titik pendirian posko.

Beberapa titik pendirian posko tersebut ditengarai dekat dengan tempat persembunyian anggota kelompok Santoso.

"Kami akan berikan perawatan medis apabila dibutuhkan. Minggu depan kami akan ke lapangam untuk tentukan titik posko," ucapnya.

Terkait rencana tersebut komisioner Komnas HAM Siane Indriana mengatakan bahwa Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kapolda Sulawesi Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan TNI.

"Di lapangan mudah-mudahan ada sinergi," kata dia.

Selain bantuan dari para relawan, menurut Siane, Operasi Tinombala di Poso tetap berjalan dengan catatan lebih mengedepankan tindakan persuasif.

Hal itu dilakukan agar sisa pengikut kelompok Santoso dapat menyerahkan diri secara sukarela.

Selain dari unsur Polri, TNI, BNPT, MER-C, dan Tim 13, masyarakat Poso juga dilibatkan dalam upaya penjemputan tersebut.

Mereka yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Poso itu, menurut Siane, telah meminta pemerintah untuk memberikan amnesti kepada para pengikut Santoso yang akan menyerahkan diri.

"Karena memang sejak lama masyarakat Poso sudah meminta adanya amnesti kepada mereka (16 orang) ini," ujar Siane.

Tim 13 telah bersepakat akan meningkatkan sinergitas dengan Kepolisian RI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal tersebut dilakukan agar penyelesaian konflik Poso bisa diselesaikan tanpa melanggar hak asasi manusia.

"Tim ini akan jadi mediator agar 16 anggota kelompok Santoso yang tersisa bisa turun tanpa tekanan dan penyiksaan. Hal ini merupakan bagian dari sinergitas masyarakat sipil dengan pemerintah," ujar salah satu anggota Tim 13, Busyro Muqoddas. (Kompas.com/Kristian Erdianto)