Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais meminta TNI melakukan investigasi terhadap bentrokan di Medan.

TNI harus memberikan tindakan kepada oknum yang melakukan pelanggaran hukum untuk menjaga marwah institusi tersebut dimata masyarakat.

"Karena selama ini kan berbagai survei sebagai satu-satunya lembaga yang paling dipercaya," kata Hanafi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Politikus PAN itu menyarankan TNI mengedepankan pendekatan humanis daripada kekerasan. Meskipun tugas TNI bersifat militer. Pendekatan humanis itu, kata Hanafi, dilakukan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat.

"Jangan sampai kejadian ini terulang. Karena di Jakarta terlibat penggusuran, di Medan kekerasan terhadap wartawan, nanti di tempat-tempat lain kalau ini mengulang, kasihan TNI nya sendiri," katanya.

Oleh karenanya, Hanafi menilai insiden bentrokan di Medan harus diselesaikan secara hukum dengan sanksi tegas.

"Minimal setimpal dengan apa yang dilakukan di pengadilan biasa. Karena ini bukan perintah lembaga. Tapi kemudian ada oknum yang keluar kendali di lapangan itu yang kemudian diberikan sanksi yang setimpal," ungkapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan permintaan maaf terkait insiden penganiayaan warga dan wartawan oleh aparat TNI Angkatan Udara (AU) di Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara, Senin (15/8/2016).

"Atas kasus tersebut, saya selaku Panglima TNI menyatakan permintaan maaf," kata gatot usai menyematkan tanda kehormatan kepada 78 perwira tinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/8/2016).

Dia mengaku sudah membentuk tim untuk menelusuri peristiwa tersebut.

"Kami menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada tim gabungan pencari fakta," kata Gatot.

TNI Angkatan Udara melakukan penyidikan menyusul bentrok antara warga Sari Rejo Medan dengan prajurit Pangkalan TNI AU (Lanud) Suwondo Medan.

Bentrok ini berawal dari sengketa tanah yang mengakibatkan beberapa warga dan wartawan terluka.

"Proses penyelidikan untuk mengetahui siapa-siapa saja, baik masyarakat maupun prajurit TNI AU yang terbukti bersalah, sehingga akan mempermudah proses hukum selanjutnya," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya.