TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, politik dinasti dapat mengganggu jalannya Pilkada Serentak secara jujur, adil, dan bersih.

Alasannya, jelas Masykurudin, jejaring kerabat yang berada di dalam birokrasi pemerintahan daerah membuat kandidat yang berasal dari bagian keluarga menjadi terbantu.

“Politik dinasti membuat jalur birokrasi dapat dimobilisasi. Kalau sudah begitu, jalannya pilkada secara demokratis menjadi tak seimbang karena peran keluarga yang sudah berada di dalam birokrasi,” kata Masykurudin, Selasa (23/8/2016).

Kekhawatiran lain Masykurudin juga terkait pendanaan. Imbas politik dinasti, sambungnya, kemampuan anggaran calon kepala daerah yang berasal dari dinasti menjadi terbantu.

“Biasanya, ada banyak sumbangan yang mengalir. Akhirnya, calon lain menjadi tak bisa menandingi,” ucap Masykurudin.

Padahal jika ditelusuri, menurut Masykurudin, anggaran yang diperoleh calon kepala daerah yang menjadi bagian dari politik dinasti merupakan dana daerah, semisal anggaran bantuan sosial. 

Karena itu, ia berharap peran penyelenggara pemilu, termasuk masyarakat, cerdas menentukan pilihan.

Masyarakat, ia mengingatkan harus mengerti kalau memilih calon kepala daerah bukan hanya untuk satu atau dua hari. Jadi harus benar-benar paham.