Tribun

Polemik Menteri Jokowi

Berikut Sejumlah Aturan yang Bisa Dipakai untuk Mengembalikan Status WNI Arcandra

Sejumlah aturan dapat digunakan pemerintah untuk dapat memproses status WNI Archandra.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
Berikut Sejumlah Aturan yang Bisa Dipakai untuk Mengembalikan Status WNI Arcandra
Tribunnews.com/ Imanuel Nicolas Manafe
Arcandra Tahar di Komplek Istana kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2016) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri ESDM ‎Arcandra Tahar kini menyandang stateless (tanpa status kewarganegaraan).‎

Kementerian Hukum dan HAM kini tengah memproses status kewarganegaraan Archandra Tahar.

Menurut Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana apa yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dengan memproses kembali status kewarganegaraan merupakan langkah yang tepat.

Namun menurutnya, dalam meproses kembali status WNI tersebut harus dilakukan dengan matang.

"Ya sudah tepat arahan itu. Permasalahannya dengan menggunakan pasal mana dari Undang-Undang Kewarganegaraan," ujar Hikmahanto , Jumat (26/8/2016).

Sejumlah aturan dapat digunakan pemerintah untuk dapat memproses status WNI Archandra.

Namun dari aturan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya.

Seperti misalnya wacana penggunaan pasal 20 undang-undang nomor 12 tahun 2006. Pasal tersebut mengharuskan pemerintah meminta perimbangan DPR.

"Sebagai lembaga politik, tentu saat memberi pertimbangan akan politis. Nah ini tidak bisa disamakan dengan pesepakbola, karena tidak ada unsur politisnya," ungkap Hikmahanto.

Hikmawanto memberikan opsi lain dalam pengembalian status WNI archdra yang dianggap relatif aman dan lancar.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas