Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengurangan Anggaran Tunjangan Profesi Tak Mengurangi Hak Guru

Kemendikbud memastikan pengurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, tidak mengurangi tunjangan profesi bagi guru.

Penulis: Dewi Agustina
zoom-in Pengurangan Anggaran Tunjangan Profesi Tak Mengurangi Hak Guru
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Salah seorang peserta demo dari Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung berorasi saat menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (29/11/2012). Dalam aksinya mereka menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk membayar kekurangan tunjangan profesi guru sebelum 31 Desember 2012, guru honorer diikutsertakan dalam sertifikasi guru, membayar rapel kenaikan pangkat dan gaji berkala dan memberi sanksi kepada pengurus PGRI yang telah mengutip uang tunjangan guru honorer. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan pengurangan anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), tidak mengurangi tunjangan profesi bagi guru yang berhak menerima tunjangan.

Sebab pengurangan anggaran tunjangan profesi guru yang dimaksud adalah mengurangi alokasi dana yang berpotensi tidak akan terserap pada tahun 2016.

"TPG PNSD tahun 2016 tetap dijamin akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena pengurangan anggaran Rp 23,3 Triliun sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan tidak akan mengurangi hak guru penerima TPG. Nnamun hanya mengurangi alokasi dana yang berpotensi tidak akan terserap," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (26/8/2016).

Dalam keterangan yang disampaikan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disebutkan pengurangan anggaran tersebut merupakan usulan Kemendikbud yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tentang Permohonan Penghentian Penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2016 bagi sebagian daerah.

"Surat tersebut disampaikan ke Kemenkeu berdasarkan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan pada bulan Mei 2016 antara Kemendikbud, Kemenkeu, dan Pemda. Jumlah guru PNSD yang menerima SK Tunjangan Profesi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan sekitar 90 persen. Sehingga ada kemungkinan dana tidak akan terserap," jelas Sumarna Surapranata yang akrab disapa Pranata inn.

Pranata menjelaskan beberapa faktor penyebab pengurangan anggaran, antara lain guru pemilik sertifikat profesi yang telah pensiun, mutasi, promosi, tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam, dan tidak linier dengan sertifikat pendidiknya.

Untuk pembayaran TPG PNSD termin ketiga tahun 2016 (Juli sampai dengan September) akan dibayarkan sekitar bulan Oktober oleh Pemda.

BERITA TERKAIT

"Tunjangan profesi dan insentif bagi guru non PNS aman. Pembayarannya akan dilakukan oleh Ditjen GTK ke rekening masing-masing guru sesuai dengan ketentuan," kata Pranata.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas