Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Ade Irma  mengatakan  sebagai wakil rakyat seharusnya yang bersangkutan sudah memiliki kapasitas dan akuntabilitas serta integritas. Chaniago menilai wacana anggota DPR untuk sekolah cuma menghabiskan waktu dan anggaran negara saja."

"Waktu persidangan, reses dan kunjungan kerja anggota DPR sudah sangat padat. Belum lagi acara-acara partai," katanya  menanggapi gagasan sekolah parlemen oleh Ketua DPR Ade Komarudin, ketika dihubungi Tribun, Jumat (26/8/2016).

Menurut Anggota Komisi IX DPR ini, adalah tanggung jawab partai politik merekrut calon legislatif (Caleg) yang berkualitas.

"Jangan asal punya uang, paling tidak Caleg yang direkrut harus yang memiliki pengetahuan umum yang baik. Tidak cukup dengan pengetahuan yang pas-pasan dan asal punya uang," katanya.

Karena imbuhnya, anggota dewan terpilih itu adalah wakil rakyat, seseorang yang akan mewakili rakyat.

Sebagai wakil rakyat seharusnya yang bersangkutan sudah memiliki kapasitas dan akuntabilitas serta integritas.

"Bukan orang yang masih belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya sebagai wakil rakyat di Parlemen," tegasnya.

Untuk itu partai politik seharusnya mengkader dan merekrut Caleg yang memang sudah memiliki ketiga hal tersebut.

"Untuk menambah wawasan Caleg partai politik lah yang harus memberikan tambahan pengetahuan ke parlemenan," ujarnya.

Dia pun mencontohkan pengalaman di Partai Nasdem. Bahwa setelah Caleg terpilih sambil menunggu pelantikan, partai menyelenggarakan sekolah legislatif. Kader yang akan dilantik menjadi anggota DPR diajarkan tentang 3 fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.

Setelah sekolah legislatif, lanjutnya, partai juga menyelenggarakan sekolah kader dan semua biaya menjadi tanggung jawab partai politik.

Adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mencetuskan gagasan sekolah parlemen yang diperuntukkan bagi para legislator, baik pusat maupun tingkat daerah.

Ade menuturkan, perlu ada upaya peningkatan kualitas anggota dewan. Selain itu, sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator.

"Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Adapun saat disinggung mengenai anggaran, Ade mengatakan, dananya minim. Ia menyebut anggaran yang dipergunakan juga bisa dari pengalihan biaya bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan.

"Sekarang ini, bimtek sering dijadikan lahan korupsi. Banyak bimtek bodong. Daripada dikorupsi ya sekalian dibikin sekolah saja. Kurikulumnya juga harus terstandar," ujar Ade.

Perincian teknis lainnya, Ade mengatakan, sekolah parlemen barulah berupa gagasan dan masih dalam tahap penyusunan proposal.