Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergantian Kepala BIN sepenuhnya merupakan hak preogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun terkait itu, termasuk partai politik.

Hal ini diungkapkan pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dalam diskusi publik bertajuk "Dibalik Isu Pergantian Kepala BIN", di bilangan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (1/9/2016).

Menurut Tjipta, kepentingan bangsa akan terganggu jika Presiden terkena imbas atas intervensi tersebut.

"Kepala BIN diangat dan diberhentikan presiden. Kepala bin tidak boleh di drop oleh partai politik. (Jika itu terjadi) tidak bagus untuk kepentingan bangsa negara," kata Tjipta.

Tjipta sendiri heran dengan isu pergantian Kepala BIN oleh presiden belum lama ini. Bahkan isu itu dikabarkan sengaja dihembuskan oleh suatu partai politik.

Tjipta menilai ada pihak yang sengaja melemparkan bola pergantian kepala BIN. Ia melihat ada kepentingan tertentu dari orang yang melemparkan isu pergantian kepala BIN ini.

"Kenapa yang lempar bola salah satu partai? kenapa ini?ada apa ini? nah kita bingung, kenapa?," katanya.

"Orang yg melempar isu ini tidak memberikan alasan?kenapa? Kenapa musti diganti?. Tidak ada yg bisa menjelaskan kenapa Sutiyoso harus dicopot," kata Tjipta.

Ketimbang mempersoalkan rumor tersebut, lanjut Tjipta, ada baiknya membahas perbaikan terhadap institusi BIN. Misalnya, kata Tjipta, memberikan kewenangan lebih dalam menjalankan tugasnya.

Sebab itu, kembali ditegaskan Tjipta, urusan mengangat dan memberhantikan Kepala BIN merupakan hak orang nomor wahid di Tanah Air. Terlebih, saat ini tidak ada urgensi mengganti kepala BIN.

"Sebaiknya kita memberi keleluasaan kepada presiden, kita percayaan presiden. Sekali lagi kita hormati presiden," kata Tjipta.

Hal tak jauh berbeda juga disampaikan Direktur Lima, Ray Rangkuti. Ray menilai isu yang berhembus ini kental nuansa politiknya.