Dana Aspirasi Akan Memberikan Pendidikan Politik yang Buruk Bagi Masyarakat
"Kalaupun tidak untuk korupsi, dana aspirasi diduga untuk mempertahankan kepopuleran di daerah dapilnya agar tetap jadi anggota DPR,"
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dana aspirasi dinilai akan memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat Indonesia.
Dana aspirasi berpotensi memperluas legalisasi praktik politik uang, terutama di daerah.
Pendiri Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan dana aspirasi justru mengkerdilkan status anggota DPR.
"Anggota DPR RI berkewajiban menampung aspirasi masyarakat. Tapi hal itu diterjemahkan secara salah," ujar Ray di Kedai Kopi Deli, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2016).
"Menimbulkan penilaian dari berhasil atau tidaknya anggota DPR membawa dana aspirasi itu ke daerah," tambahnya.
Hal tersebut membuat pola pikir masyarakat akan memilih calon anggota legislatif yang bisa membawa uang ke daerah.
"Kalaupun tidak untuk korupsi, dana aspirasi diduga untuk mempertahankan kepopuleran di daerah dapilnya agar tetap jadi anggota DPR," katanya.
Kata dia, mayarakat akan berpikir memilih anggota DPR yang menghasilkan uang.
"Ini tentu tidak baik bagi pendidikan politik di Indonesia," ujarya.
