TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses pencalonan Komjen (Pol) Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) tetap berpeluang mendapat respons negatif di DPR RI.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, ada fraksi-fraksi yang kemungkinan menolak sosok Budi untuk menjadi pengganti Letjen (Purn) Sutiyoso.

"Kemungkinan seperti itu pasti selalu ada," ujar Meutya saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Meutya tidak dapat menyebut fraksi mana saja yang disebutnya berpeluang menolak penunjukan sosok Budi. Sebab, dia belum mengecek posisi seluruh fraksi di Komisi I.

Dia memperkirakan sebagian besar fraksi di Komisi I akan menyambut baik pencalonan Budi sebagai Kepala BIN. Namun, bukan jaminan dalam perjalanan ke depan ada perubahan sikap.

"Namanya politik itu dalam satu dua hari bisa berubah," ujar politisi Partai Golkar itu.

Lebih jauh, mantan jurnalis tersebut pun mengingatkan bahwa berdasarkan undang-undang, Komisi I tidak berhak menyetujui atau tidak menyetujui calon Kepala BIN yang ditunjuk Presiden.

DPR, menurut undang-undang, hanya ditugaskan untuk memberikan pertimbangan mengenai calon Kepala BIN pilihan Presiden.

"Komisi I DPR RI tidak dalam posisi menolak atau menyetujui ya, kami hanya bisa memberikan pertimbangan saja," ujar Meutya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa meskipun ada penolakan dari fraksi-fraksi, namun hal tersebut tak dapat membatalkan penunjukkan Wakil Kepala Polri tersebut menjadi Kepala BIN.

Presiden Joko Widodo menunjuk Budi sebagai Kepala BIN. Surat penunjukan Budi telah dikirim ke DPR RI, Jumat (2/9/2016) pagi. Pemerintah pun berharap, parlemen segera memprosesnya.

Ketua DPR RI Ade Komarudin memastikan, uji kepatutan dan kelayakan Budi rencananya akan dilangsungkan Rabu (7/9/2016) pekan depan.