TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN Dradjad Wibowo mengungkap, Presiden Jokowi sudah memanggil Kepala BIN Sutiyoso. Tepatnya menjelang salat Ashar. Dradjad tak mengungkap, kapan persisnya pertemuan keduanya.

"Dalam kesempatan itu Presiden yang didampingi Mensesneg memberi tahu bang Yos (panggilan Sutiyoso), kalau beliau akan menunjuk mas Budi sebagai calon KaBIN menggantikan bang Yos," ungkap Dradjad, Jumat (2/9/2016).

"Selama beberapa hari sebelumnya, bang Yos, keluarganya dan teman-teman terdekatnya seperti saya sudah mendapat kisi-kisi. kalau pada hari tersebut, Presiden akan memberitahu hal ini langsung kepada bang Yos. Jadi sudah sangat memahami," lanjut Dradjad.

Kepada Presiden, sambung Dradjad, Bang Yos menyampaikan, sebagai prajurit siap melaksanakan apapun perintah Presiden. Jadi, lanjutnya lagi, kalau diganti setiap saat juga siap.

Bahkan setelah diberi tahu penggantian tersebut, Bang Yos masih melaporkan hasil dari salah satu tugas sangat penting dari Presiden. "Suasana pertemuan sangat rileks. Bahkan bang Yos beberapa kali melontarkan guyonan yang membuat tertawa lepas. Jadi semuanya lepas-lepas saja. Tidak ada kekakuan yang umumnya muncul dalam situasi seperti ini," cerita Dradjad.

Kini, Sutiyoso masih berada di China , membantu Presiden dalam pertemuan G20. Berbarengan dengan Mensesbneg Pratikno mengantarkan surat pergantian Kepala BIN, ke DPR. "Yang jelas, saya sangat tahu bahwa bang Yos diganti bukan karena dinilai gagal atau bersalah oleh Presiden.
Dalam waktu hanya satu tahun, sebagai KaBIN bang Yos banyak berprestasi," puji Dradjad.

"Dia berhasil mengajak Din Minimi dan pasukannya kembali bergabung ke masyarakat, tanpa satu tetes darah pun. Beberapa kombatan Papua juga turun. Teroris Poso juga ada yang menyerahkan diri melalui BIN," ujaranya.

Di bawah bang Yos, Dradjad mengungkap kembali, BIN juga berhasil menangkap koruptor seperti Samadikun Hartono dan Totok, yang sudah bertahun-tahun buron di luar negeri.

BIN juga berhasil membantu menarik pajak Rp 400 miliar hanya dalam waktu sekitar 30 menit, dari Wajib Pajak yang kasusnya sudah inkrah tapi tidak mau membayar. Itu yang muncul di media.

"Banyak lagi keberhasilan intelijen yang tidak mungkin saya ungkapkan. Ada sementara oknum yang berpikiran sempit, memlintir seolah-oleh KaBIN gagal karena terjadi beberapa kasus teror," sesal Dradjad.

"Kalau yang seperti ini gagal, bagaimana dengan para KaBIN sebelumnya yang mengalami teror-teror sangat besar, seperti bom Bali pertama dan kedua, Hotel Marriott, Kedubes Australia dll?" Dradjad mempertanyakan.

Jangan lupa, Dradjad mengingatkan, banyak instansi yang terlibat dalam mengatasi terorisme. BNPT dan Polri menjadi ujung tombaknya. Negara maju seperti AS, Eropa Barat dan Australia saja juga kesulitan.

"Insya Allah nanti setelah mas Budi dilantik sebagai KaBIN, saya langsung mengundurkan diri dari DISK BIN. Ini bukan karena saya tidak menerima kepemimpinan mas Budi. Mas Budi sangat kompeten untuk memimpin BIN. Ini lebih sebagai wujud persahabatan saya dengan bang Yos," ungkap Dradjad.

"Di manapun, termasuk ketika menjadi pimpinan parpol, saya selalu menempatkan persahabatan di atas jabatan dan kekuasaan," ia memastikan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menampik ada alasan khusus di balik pergantian Sutiyoso. Pergantian Sutiyoso sepenuhnya menjadi hak prerogratif Presiden Jokowi. Jika memang Presiden menganggap pergantian Sutiyoso diperlukan, maka mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia itu akan diganti.

"Kalau soal pejabat BIN memang itu kan tidak punya batas waktu, ada yang panjang dan pendek, memang tidak ada aturan, sesuai dengan pertimbangan Pak Presiden bahwa ini perlu diganti dan tidak perlu diganti," kata JK.

Dalam surat yang dilayangkan Presiden pagi kemarin, Sutiyoso bakal digantikan oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Budi Gunawan. Lantas, apakah Sutiyoso akan diberikan jabatan lain setelah tak lagi menjabat sebagai Kepala BIN?

"Tentu semua juga dipertimbangkan, tapi juga menyangkut usia, tentu kalau aktif secara langsung tentu melampaui, tapi tentu presiden akan mempertimbangkan yang sesuai dengan beliau," ujar Kalla. (tribunnews/dayat/rekso)