TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Puri Kencana Putri meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali keputusannya menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dia, penunjukan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Puri menyinggung masa lalu Budi Gunawan yang pernah tersangkut kasus suap dan gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya rasa sayang sekali kalau yang terpilih nanti masih tersandung urusan hukum, akan menyulitkan kinerja lembaga negara dan menurunkan kualitas kepercayaan publik," ujar Puri.

Puri menuturkan, seharusnya penunjukan pejabat negara oleh Presiden didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi. Harus dipastikan, kata Puri, bahwa calon kepala BIN yang nantinya dipilih tidak bermasalah atau berpotensi menimbulkan masalah.

"Salah satu faktor penting untuk memilih seorang pimpinan suatu lembaga negara adalah dengan memperhatikan aspek integritas dan aspek kualitas," kata dia.

Puri menambahkan, meskipun penetapan tersangka Budi Gunawan dibatalkan melalui putusan praperadilan, tetapi perkara tersebut dapat sewaktu-waktu dibuka kembali jika ditemukan bukti yang cukup kuat. Penetapan tersangka Budi Gunawan dilakukan KPK ketika yang bersangkutan diproses menjadi calon Kapolri.

Setelah putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, KPK melimpahkan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Kejagung kemudian melimpahkan ke Bareskrim Polri. Belakangan, Polri menganggap tidak ada bukti Budi Gunawan melakukan korupsi.

Meski DPR menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri dan penetapan tersangkanya dianggap tidak sah, Presiden Joko Widodo memilih melantik Jenderal (kini purnawirawan) Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Internal Polri kemudian memilih Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Presiden Jokowi kini mengusulkan Budi Gunawan untuk memimpin BIN menggantikan Sutiyoso.

Mensesneg Pratikno memastikan, tidak ada pertimbangan tertentu Presiden Jokowi dalam menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso sebagai Kepala BIN. "Nggak ada pertimbangan tertentu.Kan memang nggak ada periodisasi tegas tentang KaBIN ini," ujarnya.
Hermanto.

"Mengganti kepala BIN itu prerogatif presiden. Karena presiden sebagai usernya maka tentu kita hormati," kata Ketua FPKS DPR, Jazuli Juwaini menambahkan.

PKS berharap kepala BIN profesional, lebih tajam dan akurat informasinya. PKS akan menguji kelayakan dan kemampuan Komjen Budi Gunawan dalam proses fit and proper test di DPR.

"PKS akan mengikuti tahapan-tahapan secara konsekuen. Tapi kepala BIN ini harus lebih canggih, tidak boleh lagi ada kecolongan hal-hal yang bisa merusak NKRI. Jadi kecanggihan dan kedalaman serta kepekaan dalam menganalisa masalah itu penting," kata Jazuli.

"BIN ini punya peranan yang sangat strategis dalam hal memegang informasi. Terutama dalam hal-hal yang mengancam NKRI," pungkasnya. (tribunnews/ikang/theresia felisiani/kompas.com)