Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi menggelar acara 'September Hitam'.

Pengurus Divisi Advokasi AJI Indonesia, Aryo Wisanggeni mengingatkan pernyataan Presiden Joko Widodo atas komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

"Presiden menyampaikan komitmen serupa dalam pidato peringatan hari HAM Internasional 2014 dan 2015."

"Namun, hingga kini komitmen tersebut belum terwujud," kata Aryo di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, Minggu (4/9/2016).

Ironisnya, pemerintah Jokowi-JK malah mengangkat purnawirawan Jenderal Wiranto sebagai Menkopolhukam.

"Hal ini menimbulkan kesedihan dan rasa tidak percaya di kalangan keluarga korban dan masyarakat sipil," ujarnya.

Dalam keterangan tertulis yang didapat Tribunnews.com dari Gema Demokrasi, Wiranto dianggap terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur pada 1999.

Ia pun diduga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996, Trisakti Semanggi I pada 1998, dan Semanggi II pada 1999.

'September Hitam' yang digelar Gema Demokrasi bersama jaringan organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa bertujuan untuk mendesak negara dan pemerintah Jokowi-JK segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Tentu dengan mengacu pada UUD 1945 dan Ketetapan MPR," tuturnya.

Di samping itu, September Hitam diharapkan dapat memperlihatkan pada khalayak bahwa hak-hak berekspresi dalam ruang demokrasi dapat berlangsung tanpa diskriminasi.

"Hal ini sebagai upaya membuka ruang publik untuk mengetahui berbagai isu HAM dan demokrasi," katanya.