Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme Tb Hasanudin meminta Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) berkoordinasi dengan kepolisian.

Koordinasi dilakukan terkait pengawasan aliran dana asing untuk kelompok terorisme.

"Kepolisian nanti koordinasi dengan BNPT. Dia lacak itu alirannya," kata Hasanudin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Menurutnya dua hal yang perlu diperhatikan pihak yang menerima dan yang mengirim.

"Nanti koordinasi melalui Interpol siapa pengirimnya," ucapnya.

Koordinasi Interpol dilakukan untuk melacak sumber dan cara uang tersebut dikirimkan.

Pelacakan itu tidak hanya berfokus pada satu negara saja.

"Interpol melacak ke negara pengirim. Tapi jangan terpaku dari situ karena bisa jadi itu hanya negara perantara," katanya.

Menurutnya bisa saja sumbernya dari negara lain walu pun pengirimya dari Australia.

"Mungkin sumber dari negara Australia tapi bisa juga dari negara lain ke Australia. Australia baru ke Indonesia," kata Politikus PDIP itu.

Hasanuddin menyebutkan persoalan aliran dana tersebut harus ditingkatkan ke Interpol.

Sebab, Densus 88 lebih kepada aktivitas fisik.

Meskipun, informasi soal keuangan perlu disampaikan kepada Densus 88, BNPT dan Interpol.

"Perlu dilibatkan juga BIN. Semua aparat intelijen," katanya.