TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penahanan Irman Gusman dirasa penting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan yang cukup kuat, yakni masih adanya proses pengembangan kasus Korupsi Impor Gula ini.

Apalagi mungkin kata pegiat antikorupsi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani, ada target yang lebih luas lagi, baik pejabat yang terlibat maupun kebijakan yang dibuat.

Namun memang kata dia, KPK dibatasi oleh KUHAP sepanjang mengatur tentang alasan penahanan sebagaimana diatur Pasal 21 ayat 1 tentang alasan khawatir melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

Serta imbuhnya, Pasal 21 ayat 4 tentang tindak pidana yang diancam 5 tahun Penjara dan pasal-pasal tertentu.

Sebaliknya, jelas dia, untuk penangguhan penahanan juga harus menjawab seluruh syarat pasal tersebut.

"Tidak bisa hanya 1 atau 2 unsur saja," ujarnya kepada Tribunnews.com, Selasa (20/9/2016).

Tegas dia, apapun bentuk jaminan atas penangguhan penahanan Irman Gusman, jika KPK memenuhi syarat 2 Pasal di atas maka hal itu sulit.

Ketua DPD melalui kuasa hukumnya, Tommy Singh, meminta penangguhan penahanan kepada KPK. Pasca ditetapkan sebagai tersangka , Irman ditahan di Rutan Pomda Jaya, Guntur, Jakarta Selatan .

Singh mengaku beberapa anggota DPD RI bersedia menjadi penjamin kepada KPK agar Irman bisa dikeluarkan dari tahanan.

Meskipun penjamin adalah Anggota DPD yang lain tidak jadi nilai lebih apalagi sebuah privilige buat Irman Gusman sebagai tersangka.

Karena dia tegaskan, perlakuan harus sama di hadapan hukum.

"Pertanyaannya justru, jika Anggota DPD yang mau menjamin yakin bahwa Irman Gusman memenuhi syarat Pasal 21 ayat 1, lalu kenapa Irman Gusman bisa lolos dan terjebak dengan OTT KPK?"

"Kenapa tidak dijaga dan dijamin sebelum terjerat OTT KPK?" demikian ia mempertanyakan sikap sejumlah anggota DPD.

Pengacara Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Tommy Singh, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menangguhkan penahanan kliennya.

Sejumlah anggota DPD, kata Tommy, menjamin bahwa Irman tak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

"Kita akan ajukan penangguhan penahanan. Beberapa anggota DPD RI bersedia menjadi penjamin," kata Tommy Singh di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/9/2016).

Tommy enggan membeberkan nama-nama anggota DPD yang setuju menjadi jaminan bagi Irman Gusman.

Tomy menyadari saat ini KPK belum pernah memberikan penangguhan penahanan. Namun, ia akan tetap berusaha mengajukan hal itu.

Sebab, ia meyakini, Irman tidak bersalah dan tidak menerima uang suap.