TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok radikal Filipina, Abu Sayyaf telah membebaskan tiga WNI dan masih tersisa enam WNI yang belum dibebaskan.

Terlepas dari adanya dugaan pembayaran tebusan dari pemerintah atau pihak perusahaan cukup diapresiasi.

Namun ini adalah krisis dan belum menghilangkan kekhawatiran ataupun kecemasan, perasaan was-was para keluarga adalah mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Karena bagi PMKRI bahwa penegasan bangsa sebagai poros maritim akan kabur ketika hal ini dibiarkan terus menerus.

Presidium Hubungan Luar Negeri PP PMKRI Julwanri Munthe mendorong pemerintah untuk menggunakan referensi pengalaman sejak tahun 2007 dalam kasus di Selat Malaka.

Yakni, kasus pembajakan kapal, perompakan kapal, penculikan awak kapal, perdagangan manusia dan penyelundupan senjata dengan angka yang sangat tinggi menurun drastis hingga tahun 2008 di daerah dengan lalu lintas laut tersibuk tersebut.

Kerja sama Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Singapore dengan program Eye's in The Sky saat itu terbukti sangat efektif.

Patroli udara maritim dengan langkah keamanan di laut.

Kombinasi tersebut juga akan sangat efektif dengan kerja sama Trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filiphina, dengan Piracy Reporting System dimana komunikasi juga harus terjadi ditataran aparat atau petugas.

Maka peningkatan kerja sama ketiga negara diwujudkan secara konsisten dan kontinu serta berdampak dan tidak hanya seremonial.

Dalam hal ini PMKRI juga mengkritisi politik anggaran yang dirumuskan oleh pemerintah dalam Postur Kementrian Pertahanan.

"Anggaran militer TNI AD masih jauh lebih besar dibandingkan dengan TNI AU dan TNI AL dan dengan rasio yang cukup timpang, ini tidak mendukung untuk menjadi poros maritim secara kebijakan anggaran," ujar Julwanri Munthe kepada Tribunnews.com, Rabu (21/9/2016).

Semestinya sudah saatnya bergeser, karena secara keseluruhan kita butuh intensitas patroli laut dan patroli udara.

Karena pemerintah harus bisa memastikan kasus penyanderaan seperti yang dilakukan oleh Abu Sayyaf tidak terjadi lagi serta hal-hal lain yang mengganggu kedaulatan kita terkhusus di laut dan udara.

Upaya dan kerjasama Trilateral yang secara bersama sudah mulai dibangun harus sampai tuntas.

Kita ingin mendapatkan proyeksi kedepan terkait kedaulatan. Pemerintah harus betul-betul mewujudkan mitigasi risiko sampai pada "close to zero level".