Fraksi Golkar DPR Nilai Istilah Partai Pendukung Pemerintah Tak Tepat
Kahar menuturkan rapat membahas posisi politik Golkar yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sampai 2019.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Golkar DPR menilai istilah partai pendukung pemerintah tidak tepat.
Hal itu mengemuka saat rapat Fraksi Golkar di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/9/2016).
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir mengungkapkan istilah partai pendukung pemerintah tak dikenal di luar negeri sehingga istilah tersebut kurang tepat.
"Tidak begitu pas istilahnya partai pendukung pemerintah karena di luar negeri itu istilahnya cuma dua, partai pemerintah dan partai oposisi. Jadi sebetulnya, kalau mengacu kesana, kita itu partai pemerintah," imbuh Kahar.
Selain itu, Kahar menuturkan rapat membahas posisi politik Golkar yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sampai 2019.
Kemudian mencalonkan Jokowi periode 2019-2024.
"Nah ini kan masih bagaimana praktik-praktik politik yang harus dilakukan para anggota DPR soal hal tersebut. Istilah tadi," ujarnya.
Kahar menjelaskan fraksi menyosialisasikan dan berkonsolidasi dengan seluruh anggota terkait pencalonan Jokowi.
"Agar paham betul kerja politik kita sama, jangan sampai ada yang bilang 'menyerang pemerintah terlalu kasar' dan sebagainya," ujarnya.
