TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Nusron melaporkan dua hal terkait pekerjaannya, yakni mengenai rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja migran yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR serta maraknya TKI nonprosedural di kawasan timur tengah.

Namun, Nusron juga sempat ditanya terkait posisinya di tim pemenangan pasangan petahana di Pilgub DKI, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Nusron sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan, namun digantikan oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Prasetio Edi Marsudi.

Kini, Nusron tak masuk dalam struktur tim pemenangan. (baca: Nusron Wahid dan "Teman Ahok" Tak Masuk Tim Pemenangan Ahok-Djarot)

"Saya malah justru ditanya, 'kamu jadi cuti atau mundur apa tidak?' Saya jawab, 'Enggak jadi, Pak. Sebab ketua timnya sekarang teman pengurus partai di DKI saja," kata Nusron.

Nusron mengaku sengaja meminta agar namanya tak dimasukkan dalam tim pemenangan. Jokowi meminta agar Nusron fokus pada tugasnya di BNP2TKI.

"Kata Presiden, 'ya sudah konsentrasi nangani pekerjaan saja. Ojo kakean politik (jangan terlalu banyak urus politik). Fokus urusin TKI Timur Tengah. Biar cepat ada solusi," ucap Nusron.

Nusron mengaku sudah diperintahkan Presiden untuk terbang langsung ke timur tengah menangani maraknya TKI nonprosedural di sana.

Menurut dia, maraknya TKI nonprosedural ini terjadi pascamoratorium pengiriman TKI ke wilayah timur tengah.

Ia mengaku tengah mencari format yang ideal mengenai model penempatan TKI secara resmi yang lebih manusiawi dan beradab.

"Intinya saya minta izin untuk mencari alternatif model penempatan di mana kontraknya tidak menggunakan model individu. Tapi kontrak lewat perusahaan, dan kualitasnya ditingkatkan, gajinya juga harus lebih baik," tambah dia.

Penulis: Ihsanuddin