TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dalam kesempatan tersebut, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menyampaikan program kerja kementeriannya, antara lain program prioritas yang didanai oleh anggaran dana desa dan pemetaan keberagaman desa se-Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian Anggota menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Mendes. Ia mengingatkan tugas Mendes sangat berat karena harus mengatur lebih dari 70 ribu desa.

Hetifah lalu menyampaikan aspirasi masyarakat Kalimantan Utara terutama yang berada di daerah perbatasan antara lain kebutuhan akses komunikasi, sarana transportasi, dan fasilitas pendamping desa.

"Saya dari dapil Kaltim-Kaltara. Warga di desa daerah perbatasan sangat membutuhkan akses komunikasi atau internet desa. Selain itu juga butuh kendaraan sungai karena akses mereka melewati sungai. Para pendamping disana juga membutuhkan kendaraan untuk mobilitas," ujar Hetifah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Selain itu, Hetifah juga menyarankan agar Kemendes PDTT yang kini menjadi mitra Komisi II membuat data base yang menginventarisir potensi sumber daya desa dan mendorong Kemendes untuk menjadi motor pembangunan desa dengan kementerian lain.

"Kemendes harus kementerian sentral untuk membangun desa. Memaduserasikan program lintas kementerian," kata Hetifah.

Hetifah juga menyinggung Layanan Berbasis Komunitas, merupakan inisiatif perempuan dalam hal pencegahan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penanganan korbannya.

"Layanan ini perlu didukung pemerintah, selama ini mereka mandiri dalam hal pendanaan dan pengelolaannya," terangnya.

Lebih lanjut Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa layanan ini telah tersebar di lebih dari 100 desa di pulau Jawa, Nusa Tenggata Timur, dan kepulauan Sumatera, dan telah berhasil menangani 16.000 kasus.