Jokowi Juga Akan Awasi Pungli di Imigrasi, Lapas, Pelayanan SIM, STNK, Tilang dan Lainnya
Pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi hukum secara menyeluruh untuk melindungi dan memberi keadilan bagi rakyat.
Penulis: Hasanudin Aco
Dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama dari lembaga-lembaga lain seperti KPK yang menjadi salah satunya.
"KPK harus didukung dan diperkuat, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian," jelasnya.
Lebih lanjut, selain menyentuh peraturan dan internal lembaga penegakan hukum, Presiden Joko Widodo juga menginginkan agar terbentuk kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, aspek pembudayaan hukum disebutnya menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum yang hendak dilakukan.
Penguatan budaya hukum juga harus jadi prioritas di tengah maraknya sikap-sikap intoleransi, premanisme, tindak kekerasan, serta aksi main hakim sendiri.
Hukum akan betul-betul bisa ditegakkan bukan hanya karena aparat penegak hukum mampu bekerja secara profesional, tapi juga karena tumbuhnya kesadaran dan kepatuhan pada hukum dalam masyarakat," ujarnya sekaligus mengakhiri pengantar pada rapat terbatas tersebut.
Untuk diketahui, pada 22 September silam, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pakar dan praktisi hukum ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mendengarkan secara langsung masukan-masukan yang diberikan oleh para pakar dan praktisi demi penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.
Saat itu, di hadapan tamunya, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang belum terselesaikan seperti misalnya kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pejuang HAM Munir Said Thalib dan juga kasus kejahatan narkoba.
"Ini juga memerlukan sebuah tindakan dan penegakan hukum yang tegas," tegas Presiden kala itu.
Turut hadir dalam rapat terbatas siang hari ini di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.
