Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengharapkan agar skilled workers atau TKI formal mendapatkan peluang kerja lebih besar di Korea Selatan.

Agar segera terealisasi, kerjasama kedua negara di bidang ketenagakerjaan harus  diupayakan lebih intens dan produktif dengan melibatkan stake holder terkait dari masing-masing pemerintah.

“Saya ingin kinerja kita lebih baik di masa mendatang agar kerjasama yang telah terbangun  antara Kemenaker-Korsel dapat lebih harmonis lagi.  Kami juga harap kuota TKI skilled workers dapat terus ditingkatkan dan perlindungan serta kesejahteraan TKI di Korsel dapat terus membaik, “ ujarnya.

Menaker mengungkapkan menurut laporan, kuota TKI yang diberikan pemerintah Korea tahun 2016 kuota adalah sejumlah 4.400 orang. Sedangkan pencari kerja dalam daftar lamaran (roster) ditetapkan sejumlah 6.800 orang.

Rinciannya, terdiri dari sektor manufaktur 5.900 orang dan perikanan 900 orang.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menaker telah mengintruksikan kepada BNP2TKI agar mengatasi masalah over supply tersebut dengan membuka kembali sektor perikanan yang sejak setahun lalu ditutup/moratorium.

Pihak Korea Selatan juga menyatakan TKI dalam sektor perikanan masih diperlukan.

Ia melanjutkan, kementerian Ketenagakerjaan terus mengupayakan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Korea Selatan.

Upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan membangun komunikasi yang intensif antar pemerintah.

“Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi intensif terkait seluruh isu ketenagakerjaan dengan pemerintah Korea Selatan terutama di hal peningkatan perlindungan dan kesejahteraan TKI di Korsel agar terus meningkat,” ujar Hanif Dhakiri saat menerima Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Taeyoung Cho di kantor Kemnaker pada Rabu, (28/10/2016).

Terkait soal perlindungan TKI di Korsel, sebelumnya usulan Joint Working Group (JWG) dari pemerintah RI telah diaktifkan oleh pemerintah Korea Selatan.

JWG diharapkan menjadi media komunikasi untuk mengevaluasi kerjasama Indonesia dengan Korsel di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia melalui skema Employment Permit System (EPS).

Melalui skema sistem ijin kerja EPS ini, TKI yang bekerja di Korea Selatan memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja Korea sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Korea Selatan. (*)