Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggiat hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, HS Dillon mengatakan perbuatan meminta maaf dan menyelesaikan kasus HAM masa lalu justru akan meningkatkan elektabilitas pejabat terkait.

HS Dillon secara khusus menyebutkan Presiden Joko Widodo dan terutama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Wiranto.

Menurutnya tindakan negarawan dengan meminta maaf saja bisa meningkatkan elektabilitas dan penghargaan publik kepada pejabat terkait.

"Apalagi bila dilanjutkan dengan usaha konkrit menyelesaikan masalah HAM tersebut. Wiranto yang pada awal reformasi juga menjabat Menteri Politik dan Keamanan Indonesia belum menunjukkan prestasi bagus," ungkapnya saat ditemui wartawan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2016).

Langkah selanjutnya adalah pemerintah berkewajiban menjelaskan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Karena masih banyak pelanggaran HAM masa lalu yang tidak jelas duduk masalahnya, seperti peristiwa 1965-1966.

"Kemudian pemerintah harus menjamin peristiwa sejenis takkan terulang lagi yang memberikan rasa aman bagi korban," ungkapnya.