Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pungutan Liar (Pungli) adalah tindakan koruptif yang sifatnya menular.

Zainal Arifin Mochtar, direktur Pusat Kajian Anti Koruspi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM), mencontohkannya dengan jalur Pantura.

Praktik pungli di jalur tersebut sudah terjadi sejak truk-truk besar harus menjalani penimbangan berat muatan.

Bukan hal yang baru lagi bila si petugas pencatat timbangan bisa disuap, agar truk yang beratnya melebihi batas bisa tetap diizinkan melintas.

Pungli yang dibayarkan menurutnya jauh lebih murah dari pada harus mengikuti aturan yang ada.

"Misalnya dia bawa satu truk, lalu dipecah jadi beberapa truk (karena ada batas maksimal), (Maka dia) bisa (tertahan) macet, itu berimplikasi ke dia," ujar Zainal Arifin Mochtar.

Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Selasa, (18/10/2016).

Praktik koruptif tersebut berimbas hingga sekarang dimana jalur pantura sering mengalami kerusakan jalan.

Hal itu berimplikasi terhadap kelancaran arus lalu lintas di jalur tersebut dan memicu praktik-praktik koruptif lainnya.

"Selama masih ada pungli di jembatan timbang, maka jalanan akan tetap rusak, dan selama jalanan tetap rusak masih akan ada pungli," katanya.

Dalam kasus korupsi di pantura, lembaga yang terlibat bisa bermacam-macam.

Untuk memberantas berbagai praktik koruptif itu juga tidak bisa hanya menggunakan satu jurus.

Dalam menangani berbagai macam praktik pungli di Indonesia juga tidak bisa menggunakan jurus yang sama.

Penanganannya harus sesuai dengan latar belakang masalah masing-masing.