Laporan Wartawan Tribunnews.com., Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa mengakui partai-partai politik saat pemerintahan Jokowi-JK sangat menguasai partai politik.

Dan yang terjadi akhirnya, proses pengawasan dari Parlemen ke eksekutif menjadi jauh lebih lemah dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Di sini kalau kita bicara kekuasan anatominya Pak Jokowi ini jauh lebih berkuasa dibanding jaman SBY. SBY menaati hukum, ini nabrak kemana-mana," kata Desmond J Mahesa kepada Tribunnews.com.

Desmond J Mahesa menegaskan tidak ada oposisi murni saat ini.

Gerindra, katanya, akan mendukung pemerintah bila kebijakan tersebut pro rakyat. "Tapi tidak mendukung membabi buta," kata Desmond J Mahesa.

Dua tahun pemerintahan Jokowi, Desmond melihat DPR tidak pernah bersikap atas kebijakan presiden yang diduga melanggar sumpah jabatan.

Parlemen juga tidak menggunakan hak bertanya.

"Parlemen tidak pernah bersikap, bersikap kan meluruskan agar secara konstitusi presiden melanggar sumpah jabatan. Ini kan negara hukum bukan kekuasaan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Sejumlah program pemerintah pun kini hanya dikritisi oleh Gerindra dan PKS.

Contohnya, Perppu Kebiri serta UU Tax Amnesty.

Desmond J Mahesa menuturkan Koalisi Merah Putih (KMP) masih solid di masa awal Presiden Jokowi berkuasa. Namun pada akhirnya, KMP dihancurkan.

"Dihancurkan Golkar dan PPP. Itu melemah akhirnya Golkar menyelamatkan diri dan tersandera, konflik PPP dimainkan, parlemen sehat jadi tidak ada lagi," sebut Desmond J Mahesa.

Desmond Mahesa kembali mencontohkan situasi politik di Golkar yang dipimpin Setya Novanto.
Mantan Ketua DPR itu banyak mengakomodir kubu Ancol dalam kepengurusannya. Padahal, kubu Ancol yang dahulu dipimpin Agung Laksono telah menyatakan dukungan kepada Presiden Jokowi sejak awal.

Desmond Mahesa pun menganggap Setya Novanto hanya Ketua Umum Golkar secara status.

"Berhadapan penguasa dengan raja tega, ya dihancurkan dan dikuasai. Golkar ketuanya bukan Novanto, ketua bayangan ya Jokowi. Jadi (Golkar) manut saja," kata Desmond J Mahesa.

Desmond mengingatkan partai politik seharusnya menjalankan konstitusi dengan baik. Tugas DPR yakni pengawasan, legislasi dan budgeting tidak boleh tersandera kekuasaan.

Desmond menuturkan DPR akan menjadi sasaran pertama amarah masyarakat bila terjadi sesuatu yang negatif di Indonesia. Sebab, kontrol pemerintah berada di tangan parlemen.

"Parlemen lemah. Kalau disalahkan kan parlemen duluan karena tidak punya kontrol," tutur Desmond J Mahesa.