Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

2 Tahun Jokowi dan JK

Dua Tahun Jadi Presiden, ICW Beri Nilai 6 untuk Jokowi

Emerson Yuntho mengatakan ada sejumlah indikator yang digunakan ICW untuk menilai kinerja presiden.

Dua Tahun Jadi Presiden, ICW Beri Nilai 6 untuk Jokowi
Tribunnews.com/Nurmulia Rekso Purnomo
Seorang peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) yang mengenakan topeng Presiden Joko Widodo menerima angka enam dari seorang aktivis anti korupsi perempuan. Angka tersebut merupakan nilai yang diberikan ICW terhadap pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla di tahun kedua menjalankan pemerintahan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama dua tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo dinilai masih sibuk mengurusi pembangunan  sehingga agak mengabaikan soal pemberantasan korupsi.

Demikia kesimpulan Indonesia Coruption Watch (ICW).

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, kepada wartawan di kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (20/10/2016), mengatakan dari skala 1 sampai 10, di tahun kedua kinerja presiden hanya mendapat nilai 6, naik dari tahun lalu yang hanya mencapai 5.

Baca: Cerita di Balik Foto Jokowi Payungi Gubernur Papua

Baca: Kumpulkan Gubernur se-Indonesia, Jokowi Instruksikan Daerah Tekan Praktik Pungli

Emerson Yuntho mengatakan ada sejumlah indikator yang digunakan ICW untuk menilai kinerja presiden.

Pada indikator penindakan korupsi, dapat dikatakan selama tahun kedua ini banyak kasus korupsi yang ditangani, termasuk yang kelas kakap seperti yang menjerat mantan Ketua DPD Irman Gusman.

Namun kasus yang lebih kakap lagi banyak yang macet penanganannya.

"Secara kuantitas banyak kasus koruspi yang telah ditangani, namun seccara kualitas banyak kasus kakap yang macet atau bahkan dihentikan penanganannya," ujar Emerson Yuntho.

Dukungan Presiden terhadap lembaga Komisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) tidak meningkat jauh dibandingkan tahun pertama. Walaupun saat ini tidak ada lagi kriminalisasi pimpinan KPK, namun revisi Undang-Undang (RUU) KPK belum juga dicabut.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas