TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), A.M Hendropriyono mengingatkan keadaan yang perlu menjadi perhatian seluruh komponen bangsa menghadapi Pilkada serentak, utamanya Pilkada DKI 2017 mendatang. Hal ini disampaikannya dalam akun Twitter-nya @edo751945.

"Stabilitas politik di RI sedang mengalami gangguan, menjelang Pilkada di DKI. #PerkiraanKeadaanStrategis," tulis Hendropriyono, dua hari lalu Selasa (18/10).

Menurutnya, gangguan pada pilkada serentak akan dapat meluas di seluruh Indonesia. "Gangguan dapat berubah menjadi ancaman, bagi stabilitas nasional," katanya lagi.

Hendropriyono menegaskan, instabilitas ini berpotensi membuat negara terperosok. Dari keadaan tertib sipil ke dalam darurat sipil. Menurutnya, pemberlakuan hukum keadaan darurat sipil yang tepat waktu, dapat cepat menolong keadaan. Sementara ketidaktepatan, dapat berdampak kontraproduktif.

"Karenanya pemerintahan negara RI, baik eksekutif, legislatif & yudikatif harus mengamati dengan sungguh-sungguh perkembangan keadaan dalam negeri sampai dengan tiga bulan ke depan," lanjutnya.

Kepada politisi, tokoh masyarakat, LSM dan Ormas, ia meminta perlu menahan diri agar negara tidak terperosok ke dalam keadaan darurat sipil.

"Kasihan rakyat dalam penderitaannya, karena keadaan darurat dapat mengganggu seluruh aspek ekonomi nasional. Demikian terima kasih," kata Hendro menutup cuitan terkait #PerkiraanKeadaanStrategis dalam akun twitternya.

Kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memastikan pihaknya sudah mengantongi pelaku penyebar berita hoaks soal pemberitaan simpang siur mengenai adanya perintah Tito untuk memeriksa mantan Ketua MPR, Amien Rais terkait Pilgub DKI 2017.

Bahkan kini, pelaku sedang diburu oleh penyidik dari Subdit Cyber Crime Bareskrim dan terancam dijebloskan ke penjara dengan ancaman di atas lima tahun penjara.

"Masih dilacak oleh Cyber Crime. Itu semuanya tidak benar dan sumbernya juga tidak jelas. Saya minta masyarakat tidak percaya," ujar Tito.

Diterangkan Tito Karnavian, berita hoaks itu awalnya muncul dari sebuah situs yang juga tidak jelas, dan viral di media sosial.

Jenderal bintang empat ini menambahkan ?pihaknya menduga ada sejumlah pihak yang sengaja membuat keruh suasana menjelang Pilkada Serentak 2017 nanti.

"Sepertinya ada yang sengaja menyudutkan. Pelakunya sudah pasti melanggar UU ITE," kata Tito Karnavian.

Untuk diketahui, sejak minggu lalu memang telah beredar kabar bohong mengenai arahan Kapolri terkait dengan Pilgub 2017. Kapolri sendiri telah membantah kabar bohong tersebut.
Kabar itu sendiri muncul beserta slide show berjudul "Arahan Kapolri" yang terdiri dari 14 poin dan terkait dengan Pilgub DKI 2017.

Bukan itu saja, berita bohong itu juga membingkaikan wacana bahwa ada perintah akan diperiksanya Amien Rais.

Sementara itu, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku akan mundur sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Langkah itu akan dilakukannya pada masa reses DPR mendatang.
Adapun masa sidang ini akan berakhir pada 28 Oktober 2016.

Surat pengunduran diri akan disampaikan Ruhut kepada Demokrat pada masa reses.
Ruhut mengaku memilih mundur agar total memenangi pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017. Sedangkan partainya mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

"Saya reses ini nanti akan mengundurkan diri. Karena saya mau fokus. Ibarat pepatah aku mandi basah, tidak pernah setengah-setengah," kata Ruhut.

Ia mengaku sudah menyampaikan rencananya tersebut pada Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Amir, kata Ruhut, saat itu kaget mendengar keputusannya.
"Siapa yang enggak kaget? Masih tiga tahun jabatan. Tapi aku mau serius (menangkan Ahok-Djarot)," ujar Ketua DPP Partai Demokrat itu.

"Setelah resmi mundur, aku akan mendampingi dia (Ahok) sampai Februari nanti. Karena kan selama ini Sophia Latjuba terus," katanya sambil tertawa.

Komisi Pengawas (Komwas) Demokrat telah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut terkait sikapnya bergabung dalam tim sukses Ahok-Djarot. Rekomendasi tersebut saat ini tengah diproses Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat sebelum menetapkan sanksi. (tribunnews/theresia felisiani/kompas.com)