Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

2 Tahun Jokowi dan JK

Kinerja Legislasi DPR di Era Pemerintahan Jokowi-JK Dua Tahun Terakhir

Pada tahun 2015, kinerja DPR di pemerintahan Jokowi-JK terbilang buruk dalam hal pembuatan legislasi

Kinerja Legislasi DPR di Era Pemerintahan Jokowi-JK Dua Tahun Terakhir
Tribunnews.com/ Ferdinand Waskita
Suasana di ruang rapat Paripurna DPR. Kinerja legislasi DPR dua tahun terakhir masih memprihatinkan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Pemerintahan Jokowi-JK menginjak usia 2 tahun pada 20 Oktober 22016. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah bekerjasama dengan lembaga tinggi negara untuk menjalankan program, termasuk kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membuat atau merevisi perundang-undangan.

‎Lalu bagaimana kinerja DPR dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK?

Pada tahun 2015, kinerja DPR di pemerintahan Jokowi-JK terbilang buruk dalam hal pembuatan legislasi. ‎Pada periode 2015 hanya dua Undang Undang yang disahkan yang dimana keduanya merupakan revisi terbatas.

Baca: Potret Hasil Kepemimpinan 2 Tahun Jokowi-JK

Baca: Angka Pengangguran 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Capai Titik Terendah pada 7,02 Juta Orang

Kedua UU tersebut adalah UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan‎ Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dari segi kuantitas, jelas jumlah dua UU yang disahkan cukup sedikit dibanding dengan target Prolegnas Prioritas tahun 2015 yang sebanyak 37 RUU.

Adapun 37 RUU yang disahkan pada tahun 2015‎ terdiri dari 26 RUU usulan DPR, 10 RUU usulan pemerintaj dan satu RUU usulan dari DPD. Dengan hanya disahkannya dua RUU dari target 37 RUU merupakan hasil kinerja yang kurang baik oleh DPR.

‎Sementara itu pada tahun kedua DPR bekerja, jumlah legislasi yang disahkan menjadi UU pun cukup meningkat. Dari 50 RUU target daftar prolegnas 2016, setidaknya sebanyak 13 RUU berhasil disahkan menjadi UU.

13 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU adalah RUU Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Pengesahan Per‎setujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Kerjaasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan, RUU tentang MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama di bidang Pertahanan.

Selanjutnya ada RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. RUU Penyandang Disabilitas, RUU tentang Jaring Pengamanan Sistem Keuangan (PPSK), RUU tentang Pengampunan Pajak.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas