TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  DPP PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui program Pembangunan Pemukiman Nelayan Berdasar Gotong Royong.

Sebab sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, tapi mayoritas pemukiman nelayan masih tak layak.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri, dalam Rakorbid II partainya, di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

Rokhmin, yang juga seorang anak nelayan ini, bercerita bagaimana masa lalunya sebagai ‎anak petani nelayan di Cirebon, Jawa Barat. Kata dia, karena rumah nelayan tak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) sehingga dirinya kerap melakukan aktivitas terkait di laut.

Baca: Di Rakorbid Kemaritiman, PDIP Pamer Lampu Lentera Berbahan Bakar Air Garam

Mirisnya, kini setelah dewasa, saat dirinya berkunjung ke Bagan Siapi-api yang juga sentra kelautan ternyata masih ditemukan fenomena yang dia hadapi saat dirinya masih kecil dulu itu.  "Saya sedih. Itu masih terjadi. Maka kita harap Pemerintah tak hanya membangun pemukiman di perkotaan. Tapi juga di Pesisir dan Kampung Nelayan," kata Rokhmin.

Kata Rokhmin, bagaimanapun baiknya pendapatan nelayan ketika melaut, ujungnya akan tergerus ketika pemukimannya masih buruk. Misalnya, pemukiman buruk akan menyebabkan sanitasi buruk. Akhirnya, biaya hidup nelayan dan keluarga tetap meningkat karena ada penyakit yang harus diobati.

Dia menekankan PDIP akan mengawal agar pembangunan pemukiman nelayan itu bisa terlaksana sesegera mungkin. "Kami akan mengawalnya," tegas dia.

Di acara itu, hadir Menseskab Pramono Anung, mantan Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf, dan sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Wiryanti Sukamdani juga hadir.

‎Selain soal pemukiman, Rokhmin mengatakan pihaknya juga akan bekerja bersama Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, dengan minimal berpendapatan Rp 4 juta per bulan. Saat ini, rata-rata pendapatan keluarga nelayan adalah Rp 2,5 juta perbulan. Padahal, berdasarkan data Bank Dunia, seseorang bisa disebut tak miskin bila masing-masing berpendapatan USD60 perbulan, atau rata-rata USD 2 perhari (setara Rp27 ribuan).

Biasanya, satu keluarga nelayan terdiri dari pasangan ayah-ibu dengan tiga anak. Artinya, ada 5 anggota keluarga dengan total kebutuhan USD 300 perbulan. Dirupiahkan, kata Rokhmin, maka angkanya sekitar Rp 4 juta.

"Insya Allah, kita berharap minimal bisa Rp 4 juta perbulan. Ini tugas kita PDIP bersama pemerintahan mewujudkan kesejahteraan nelayan yang meningkat," ulasnya.

Di luar itu, Rokhmin menekankan pihaknya juga berkomitmen untuk menyukseskan prinsip Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Jokowi. Katanya, perwujudannya begitu penting karena Indonesia memang belum mendapat apa-apa dari keuntungan geomaritim yang dimilikinya.

Dijelaskannya, sebanyak 40 persen dari nilai perdagangan dunia yang nilainya USD 1500-an miliar pertahun, melewati laut Indonesia. Sayangnya, tak seperti Singapura yang bisa untung akibat aktivitas itu, Indonesia justru harus mengeluarkan USD 15 miliar pertahun hanya untuk pengapalan barang dan jasa dunia.

"Anda lihat semua pelabuhan, semua peti kemas milik perusahaan asing di Denmark, Korea, Taiwan, dan lain-lain. Tapi kami tegaskan, ekonomi kemaritiman ini bisa kita rebut. Ini tugas kita mendukung pemerintah agar ini bisa jadi kenyataan," ulasnya.

PDIP juga akan bekerja keras bersama Pemerintah, agar sektor industri kelautan yang baru bisa dibangun. Diingatkannya, ekonomi kelautan bukan hanya soal nelayan, namun ratusan industri lain terkait yang bisa dibangun.

Menseskab Pramono Anung berjanji akan menyampaikan semua keprihatinan dan tantangan yang dicatat oleh kader PDIP kepada Presiden Jokowi.  Ditegaskannya, keprihatinan yang dimiliki PDIP juga sama dimiliki oleh sang presiden. "Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya bisa pastikan, presiden sedang dan akan terus bekerja keras demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Pramono.