TRIBUNNEWS.CO‎M, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, TB Hasanuddin menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut bertanggung jawab atas hilangnya data hasil laporan tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir.

Dikatakan Hasanuddin, masa kerja TPF kaasus kematian Munir berlangsung pada era pemerintahan SBY.

"Wong itu kasusnya tahun 2004-2014. Itu di zaman beliau (SBY). Itu diprosesnya tahun-tahun itu," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Baca: Jubir Demokrat: Untuk Apa Jokowi Memerintahkan Jaksa Agung Periksa SBY?

Baca: Demokrat: Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan BIN Sudah Terima Hasil TPF Kasus Munir

Baca: Demokrat: Soal Pengusutan Kematian Munir, Jaksa Agung Harusnya Tanya Juga Dong ke Megawati

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menuturkan, saat ini niat pemerintah adalah untuk menyelesaikan kasus Munir yang dianggap beberapa pihak belum selesai pengungkapannya.

Dikatakannya, pemerintah sedang berupaya mencari file-file lama tentang laporan hasil kerjaa TPF kasus Munir.

"Saya kira niat pemerintah menyelesaikan kasus Munir, dan harus membuka file-file lama. Dan itu sedang dicari," tutur TB Hasanuddin.

Masih kata Hasanuddin, apakah pemerintahan SBY klarifikasi di depan publik terkait hasil kerja TPF Munir, hal itu tergantung dari keputusan aparat.

Menurutnya, jika aparat penyidik baik dari kepolisian maupun kejaksaan menghendaki adanya klarifikasi dan sesuatu hal yan‎g perlu diketahui masyarakat tidak ada salahnya melakukan klarifikasi.

"Kita tunggu saja seberapa jauh file-file itu didapat. Akan lebih valid kalau yang dikeluarkan file aslinya," tandas TB Hasanuddin.