Kompleksitas dan tuntutan masyarakat terhadap keberadaan pemerintah, mengharuskan pemerintah termasuk pemerintah daerah melakukan berbagai pembaharuan tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Pembaharuan tersebut terjadi pada fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga akan semakin dirasakan oleh masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, semangat pembaharuan dan inovasi tata kelola pemerintahan tentunya juga menjadi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Semangat tersebut juga menjadi salah satu upaya dalam mengakselerasi pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah Jawa Barat, yakni “Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia” (RPJPD 2005 – 2025).

“Syukur Alhamdulillah, berbagai inovasi tata kelola pemerintahan daerah yang kami lakukan sejak tahun 2008 hingga tahun ini telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak yang ditunjukkan dengan telah diraihnya 214 penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional,” kata Gubenur Aher pada acara Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, (PANRB) Asman Abnur, di Bale Asri PUSDAI Jawa Barat, Jl. Diponegoro No. 63 – Bandung, Rabu (26/10/2016).

Adapun sejumlah apresiasi atas inovasi pelayanan publik yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya: 

- Tahun 2014, penghargaan top 9 pelayanan publik terhadap inovasi pengelolaan pengendalian kemiskinan melalui program KM Nol Pro Poor Jabar (top 9 nasional pelayanan publik).

- Tahun 2015 : penghargaan top 99 inovasi pelayanan publik atas inovasi.

- Sistem Inti Plasma di Kawasan Benih Patin Kabupaten Subang.

- Pengelolaan kepegawaian “Makin Terlayani Pegawai On Line”.

- Tahun 2016, Top 99 SINOVIK Nasional Tahun 2016 atas inovasi "Wajah Baru Layanan Perpustakaan Umum Jawa Barat (integrated libray management System)”

- Pilot project pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh KPK terhadap inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi;

1) Sektor pendapatan : inovasi e-Samsat Jabar cara mudah bayar pajak;

2) Sektor tunjangan pegawai :  Inovasi sistem manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP);