TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Republik lndonesia (AMRl) & Studi Demokrasi Rakyat (SDR) meminta kepada semua pihak untuk berhenti menggunakan isu Suku Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dalam Pilkada serentak 2017 mendatang.

Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menjelaskan, momentum hari sumpah pemuda yang jatuh pada 28 Oktober, harus dijadikan tonggak awal gerakan anti SARA.

"Meskipun peringatan 88 tahun Sumpah Pemuda berbarengan dengan proses pelaksanaan pilkada serentak, kita segala lapisan anak bangsa harus menjaga secara kuat dan utuh keberadaan NKRI," kata Hari Purwanto di Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Menurutnya, memperingati Sumpah Pemuda ke-88, semua pihak harus menggali kembali esensi sejarah masa lalu. Utamanya, dalam bait-bait kalimat yang terkandung dalam janji Sumpah Pemuda.

Dia mengakui, situasi kekinian yang memanas karena dipicu oleh statement Gubernur DKI Jakarta, juga harus secara bijak menyikapinya. Sebagai bangsa yang besar, masyarakat harus bisa saling menghargai melalui momentum Sumpah Pemuda.

"Karena para pendahulu kita telah menancapkan tonggak awal keberagaman dan Anti SARA melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang hampir mendekati satu abad," ujarnya.

Hari menjelaskan, saat ini sangat dibutuhkan kedewasaan berpikir dan cara pandang kebangsaan yang lebih dalam untuk melihat setiap perbedaan.

Pihak luar akan berbahagia bila bangsa Indonesia berhasil di adu domba, sehingga sesama anak bangsa harus saling mensupport bukan saling menjatuhkan.

"Jangan lagi isu SARA masuk dalam langgam kompetisi penjaringan pemimpin kedepan karena tonggak anti sara sudah diawali sejak 88 tahun yang lalui melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928," katanya.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Republik Indonesia, Ahmad Tajuddin menjelaskan, pihaknya merasa prihatin dan cemas atas hajatan Pilkada DKI Jakarta yang rentan ditunggangi oleh kepentingan politik yang bisa memecah-belah persatuan dan kesatuan.

"Sebagai generasi muda yang berkepentingan menjaga kelanggengan NKRI kami berpandangan bahwa Pancasila adalah meeting-point dari beragam pandangan para founding parents," kata Tajudin.

Sementara itu, Ketua BEM Perguruan Tinggi Ilmu Alquran (PTIQ), Syamsurijal, menuturkan, mahasiswa tidak ingin Republik lndonesia dengan ideologi Pancasilanya dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik.

"Kita hidup atas UUD dan Pancasila. Mengedepankan isu-isu SARA yang memberangus keberagaman bagi kami adalah membunuh lndonesia. Untuk itu kami siap di garda depan untuk melawannya," katanya.