Demo di Jakarta

YLBHI: Gelar Perkara Kasus Ahok Secara Terbuka Tak Punya Dasar Hukum

Tayang: Selasa, 8 November 2016 17:16 WIB

Baca & Ambil Poin

Penulis: Srihandriatmo Malau

Editor: Hasanudin Aco

Baca Selanjutnya: Seskab Teddy Tak Sesuai Job Respons Kritik Dino Patti Djalal, Komunikolog: Seharusnya Bakom

✖

YLBHI: Gelar Perkara Kasus Ahok Secara Terbuka Tak Punya Dasar Hukum

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa Bareskrim Mabes Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11/2016). Ahok diperiksa Bareskrim Mabes Polri selama 9 jam terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan pada dirinya. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Miko menuturkan, mekanisme gelar perkara dalam kasus Ahok, khususnya dalam fase penyelidikan, patut dipertimbangkan kembali.

Pertimbangan itu, kata Miko, diambil tanpa mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Miko mengatakan, Kepolisian tak perlu takut kasus Ahok dianggap tidak transparan dan akuntabel jika gelar perkara kasus dilakukan secara tertutup.

Pasalnya, prinsip tersebut sebenarnya sudah terpenuhi apabila Kepolisian menjelaskan setiap proses yang sudah, sedang, dan akan dilakukan dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

"Misalnya, dengan melakukan konferensi pers setiap selesai satu tahapan dalam penyelidikan," kata Miko. (*)