TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia menegaskan tidak masuk dalam ranah politik khususnya kasus yang menyangkut dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta (tidak aktif) Basuki T Purnama alias Ahok.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Muhammad Zaitun Rasmin mengatakan pihaknya mengeluarkan fatwa terhadap Basuki karena membicarakan masalah agama.

"MUI tidak masuk wilayah politik, Pak Ahok yang masuk wilayah agama. Orang bicara Almaidah itu wilayah apa kira-kira? agama," kata Zaitun saat diskusi bertajuk 'Ahok Effect' di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Zaitun mengungkapkan jauh sebelum fatwa terhadap Basuki, MUI juga memberikan fatwa terhadap para penista agama semisal Ahmad Musadeq dan Arswendo.

Kata Zaitun, kasus tersebut selesai dan tidak heboh seperti terhadap Basuki.

"Tapi karena sekarang ini karena ada orang dianggap super, maka tiba-tiba MUI yang salah. Coba cari di negeri ini lembaga keagamaan mana yang bisa dipercaya lebih dari MUI," kata Zaitun.

Zaitun menegaskan kredibilitas MUI karena lembaga tersebut adalah wadah perhimpunan dari berbagai ormas Islam.

Mulai dari Nadlatul Ulama hingga Muhammadiyah duduk sebagai pengurus di MUI.

"Alhamdulilah menjadi benteng umat ini dalam masalah keagamaan dan kebangsaan. MUI itu adalah perkumpulan semua ormas Islam," kata dia.

Zaitun menegaskan sikap mereka terhadap Basuki bukan karena latar belakang dan Basuki yang kembali menjadi calon gubernur.

Menurut dia, andai Basuki menganut agama Islam pun, MUI tetap akan bersikap sama. 

"Andai ini terjadi di luar Pilgub tetap kita kencang. Bukan karena muslim, etnis dan tidak ada kaitan dengan calon gubernur. Andai dia muslim pun,"  kata Zainudin.