TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dapat memberikan pelajaran bagi pejabat negara dan masyarakat.

Ahok diduga melakukan penistaan agama saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.

"Ini pelajaran bagi saya dan kita semua. Jangan urusi rumah tangga orang lain," kata Tjahjo di Samarinda, Minggu (20/11/2016).

Tjaho menuturkan, telah terdapat bukti awal dugaan penistaan agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bareskrim melalui status tersangka Ahok.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri: Saat Jokowi Tidak Mau Temui Demonstran, Itu Juga Penghinaan Bagi Kami

Baca: Nusron Tegaskan soal Ahok Ditahan Urusan Polisi

Menanggapi aksi protes terhadap Ahok, Tjahjo pun mempersilakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) untuk menggelar aksi damai pada 2 Desember 2016 mendatang.

Aksi damai itu rencananya akan diikuti 67 organisasi massa (ormas) Islam dan elemen masyarakat.

Aksi damai tersebut akan dilakukan dengan shalat Jumat bersama dengan posisi imam berada di Bandara Hotel Indonesia.

Sebelum Salat Jumat, akan dilakukan doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin.

"Silakan saja. Sah, tapi sampaikan dengan baik, santun, yang penting kan aspirasinya," ucap Tjahjo.

Bareskrim Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak, Selasa (15/11/2016).

"Diraih kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka," kata Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri, Rabu (16/11/2016).

"Dengan demikian, (perkara ini) akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka," ujarnya.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penulis: Lutfy Mairizal Putra