TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Polri dan TNI waspada terhadap gerakan-gerakan di Indonesia yang mengarah pada makar.

"Itu tugasnya Polri dan TNI untuk waspada. Yang membahayakan NKRI, yang membahayakan demokrasi kita," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11/2016) siang.

Namun, Jokowi mengingatkan agar perlakuan TNI dan Polri kepada gerakan-gerakan yang mengarah kepada praktik makar tersebut tidak juga boleh sewenang-wenang.

"Semuanya harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Sudah. Dari saya itu," ujar Jokowi.

Baca: Kapolri: Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November2016.

Pasalnya, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan.

Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito dalam konfersi pers di Jakarta, Senin.

Tito mengatakan, berdasarkan undang-undang, menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu pelanggaran hukum.

Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

"Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR," kata Tito.

Rencana aksi unjuk rasa tersebut masih terkait proses hukum terhadap Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama.

Tito menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok tetap berjalan di Bareskrim Polri. Dengan demikian, tak perlu lagi dilakukan aksi unjuk rasa.

Jika tetap dilakukan, maka patut dicurigai bahwa aksi tersebut tak lagi murni untuk penegakan hukum.

"Kita udah dapat info, ini bukan masalah proses hukum lagi. Tapi ada upaya agenda politik lain, di antaranya upaya makar," kata Tito.

Penulis: Fabian Januarius Kuwado