TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sektor pelayanan publik di Tanah Air yang sering mendapat keluhan dari masyarakat harus ditingkatkan agar tidak tertinggal oleh instansi swasta.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi, Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan Layanan Umum (BLU) di Istana Negara, Selasa (22/11/2016).

"Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, maka saya pastikan akan ditinggal oleh rakyat," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, saat ini masyarakat sudah semakin kritis dalam merespons pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Tak jarang mereka menyalurkan keluhan tersebut ke sosial media mengenai pelayanan yang mereka anggap kurang profesional.

"Keluhan-keluhan rakyat seperti ini yang membuat sentra-sentra pelayanan yang disediakan instansi pemerintah makin kalah bersaing dengan layanan yang diberikan oleh swasta. Ini fakta yang harus kita terima," tambahnya.

Untuk itu, Presiden menekankan bahwa kunci untuk memperbaikinya adalah kemauan untuk berubah dan kemauan untuk berbenah. Menurut Presiden, era keterbukaan dan persaingan seperti sekarang ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki diri.

"Dengan kompetisi, keterbukaan yang ada, perubahan, maka saat ini Bank-bank BUMN kita tidak kalah dengan Bank-bank asing. Justru memenangi persaingan itu, baik di sisi pelayanan dan keuntungan, semua menang," ujar Presiden.

Dalam acara tersebut, terdapat 4 Kementerian/Lembaga yang menaungi penetapan BLU baru yaitu Kementerian Pertahanan dengan penetapan BLU 1 Rumah Sakit, Kementerian Perhubungan dengan penetapan BLU 1 Balai Kesehatan dan 9 Balai Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penetapan BLU 1 Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, dan Polri dengan penetapan BLU 11 Rumah Sakit.

Presiden berharap dengan adanya penetapan BLU baru tersebut agar dapat dipandang sebagai sebuah momentum untuk menerapkan tata kelola manajemen yang lebih efisien dan lebih produktif. Karena dengan format BLU, sektor pelayanan publik akan memiliki ruang otonomi dan felsibilitas yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Tapi ingat fleksibilitas itu bukan tujuan, karena fleksibilitas merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan pada rakyat. Jangan sampai berlomba-lomba menjadi BLU tapi pelayanan tidak ada perbaikan," ucap Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan kepada seluruh instansi BLU untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dengan pengelolaan secara korporasi. Namun, tetap tidak kehilangan misinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan sekedar mencari keuntungan.

"Dengan demikian, perubahan ke BLU diharapkan bukan hanya akan membuat layanan pada masyarakat menjadi semakin baik tapi juga tetap menjaga tanggungjawab publik dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat," imbuhnya.

Dalam acara tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan berupa Plakat Apresiasi kepada 3 Kementerian berprestasi yaitu, Kementerian Kesehatan sebagai Pelopor Penerapan Pengelolaan Keuangan BLU dan Tata Kelola yang Baik, Kementerian Agama sebagai Penyedia Layanan BLU dengan Akses yang Terjangkau, dan Kementerian Perhubungan sebagai Pendorong Kemandirian BLU.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan pasal 69, menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Adapun sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja yang hadir antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Wakil Kepala Polri Syafruddin.