TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengantisipasi warganya untuk berangkat ke Jakarta mengikuti aksi 25 November besok dan aksi 2 Desember mendatang. Gubernur, Jawa Timur, Soekarwo mengaku sudah menemui ulama dan tokoh masyarakat untuk meredam warganya berangkat.

Ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016), Soekarwo atau yang akrab dipangil Pakde Karwo, mengatakan pihaknya sudah menggelar dialog dengan masyarakat, untuk membahas permsalahan-permasalahan yang memancing akasi demo itu.

"Sekarang masalah ketidakadilan itu, kemarin perkara di Jakarta perkara ini perkara itu, kan sudah diputus, tapi ada tambahan minta ditahan," ujar Pakde Karwo.

Dalam kesempatan tersebut Pakde Karwo juga menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Timur juga memfasillitasi masyarakatnya, untuk menyampaikan aksi secara tertulis. Sehingga warga Jawa Timur tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

"Kemarin saya juga sudah bertemu asosiasi orang Madura, saya minta dibuat surat, kemudian kami sampaikan ke Menkopolhukam aspirasinya,"ujar Pakde Karwo.

Secara keseluruhan menurutnya warga Jawa Timur masih bisa diajak kordinasi. Kata dia pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur pun mayoritasnya sepaham dengan pemikiran Pemprv. Namun demikian menurut Soekarwo pihaknya tetap tidak bisa melarang bila ada yang masih berniat berangkat.

"Ya kan musti disalurkan, tidak bisa dilarang, demokrasi kan punya hak, tapi punya kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban, itu kan berbanding lurus hak dan kewajiban," tegasnya.