Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU ITE

Politikus PKS Sebut UU ITE Saat Ini Lebih Manusiawi

"Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi tetap tidak boleh melanggar hak orang lain, berperilaku buruk dengan memfitnah orang,"

Politikus PKS Sebut UU ITE Saat Ini Lebih Manusiawi
Intisari
Ilustrasi media sosial. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revisi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlaku hari ini.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai RUU ITE lebih manusiawi dan dapat membentuk bangsa yang beradab.

Ia mengatakan Revisi UU ITE dilihat dari sisi masyarakat dan dari pemerintah.

Dari sisi masyarakat agar kebebasan mereka dalam mengeluarkan pendapat secara sopan dan santun serta menikmati internet sehat tetap terjaga dengan baik.

"Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi tetap tidak boleh melanggar hak orang lain, berperilaku buruk dengan memfitnah orang," kata Sukamta, Senin (28/11/2016).

Sedangkan dari sisi pemerintah, kata Sukamta, agar negara tidak dengan mudah menahan seseorang lantaran sikap kritisnya kepada kebijakan publik.

Sukamta mengatakan revisi UU ITE dinilai manusiawi karena menjamin hak-hak masyarakat dalam hal ini para netizen.

Ancaman pidana diperingan untuk pencemaran nama baik dari maksimal 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar menjadi maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 750 juta.

Demikian juga dengan pasal 29 tentang ancaman kekerasan diperingan pidananya dari maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 2 miliar menjadi maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 750 juta.

Implikasi hukumnya, jika sebelumnya ancaman penjara maksimal 6 tahun menjadikan tersangka pasal pencemaran nama baik dan pasal ancaman kekerasan dapat langsung ditahan penegak hukum.

Halaman
123
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas