TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Badan Musyawarah (Bamus) mengenai pergantian Ketua DPR digelar, Selasa (29/11/2016) malam ini sekitar pukul 20.00 WIB.

Meskipun, Ketua DPR Ade Komarudin yang akrab disapa Akom sempat meminta rapat Bamus dilaksanakan pada Kamis (1/12/2016).

Permintaan Akom lantaran Politikus Golkar itu harus menjalani pengobatan di suatu rumah sakit.

Akom tak mengungkapkan sakit yang dideritanya.

Akom mengaku permintaannya tersebut disampaikan disela-sela rapat pimpinan DPR kepada Sekjen Golkar Idrus Marham.

Idrus didampingi Bendahara Umum Golkar Robert J Kardinal dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir menemui Akom di ruangannya.

"Saya minta kepada Pak Idrus tolong sampaikan kepada petinggi partai pada ketua umum agar disampaikan, saya mohon bila berkenan partai agar itu dilakukan badan musyawarahnya pada Kamis sore," kata Akom di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Akom berjanji akan memproses surat DPP Golkar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia juga menginginkan memimpin rapat Bamus agar tidak menimbulkan fitnah kepada dirinya dan Partai Golkar.

"Tetapi tadi Pak Idrus tidak bisa katanya dilakukan pada Kamis sore kehendak partai harus hari ini juga," kata Akom.

Akom tidak mengetahui alasan Idrus Marham agar rapat Bamus digelar malam ini juga.

Tetapi, Akom menjelaskan dirinya tak bisa mengikuti rapat tersebut karena alasan kesehatan.

"Saya tentu butuh hidup dan kehidupan saya harus ikhtiar kalau hidup dan mati itu urusan Allah SWT bukan urusan manusia tetapi kita harus ikhtiar, harus usaha agar sesuatunya menjadi seperti sediakala," jelas Akom.

Akom kembalk menggelar rapat pimpinan DPR setelah bertemu Idrus Marham.

Hasilnya, rapat Badan Musyawarah yang akan dihadiri para pimpinan fraksi dan ketua komisi di DPR RI itu akan dilaksanakan pada malam ini, tanpa dihadiri Akom.

"Kemudian saya sampaikan bahwa partai menghendaki segera karena tadi pada kesimpulan rapat itu partai harus clear kemudian diputuskan oleh saya tadi jam 8 (malam) ini akan diadakan rapat badan musyawarah," tutur Akom.

Akom berharap undangan Kesekjenan DPR telah disampaikan kepada pimpinan fraksi.

"Nanti ada dan tiada saya tetap berlangsung, saya tidak tahu nanti apa hasilnya silahkan tanya. Sekali lagi saya sudah minta kebijakan tetapi kebijakan itu ya apa boleh buat," tutur Akom.