TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sudah saatnya Polri segera menahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab, kata Neta, Ahok sudah melanggar ketentuan hukum dalam 'penangguhan' penahanannya, di mana Ahok mengulangi perbuatannya dengan menuding bahwa para pendemo 411 mendapat bayaran dari pihak tertentu.

Akibatnya, Ahok kembali dilaporkan ke polisi karena pernyataannya tersebut.

"Polri pun menjadi kerepotan akibat ulah Ahok ini. Karenanya, jika tidak segera menahan Ahok, berarti Polri telah menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum," kata  Neta dalam siaran pers yang diterima Warta Kota, Selasa (29/11/2016).

Neta menjelaskan, ada pihak yang belum jelas kesalahannya namun polisi langsung main tahan, sementara Ahok tidak ditahan.

"Padahal sesuai undang undang harusnya segera ditahan," ucapnya.

Baca: Kasus Ahok, Jaksa Agung : Kami Sedang Lakukan Penelitian Intensif

Baca: Inilah Perjalanan Kasus Ahok

Baca: Bareskrim Polri Serahkan Berkas Kasus Ahok ke Kejaksaan Agung

Karena hal itu, tambah Neta, IPW menyayangkan sikap Polri yang mengistimewakan Ahok.

Dalam undang undang, lanjut Neta, seorang tersangka bisa tidak ditahan dengan tiga alasan, yakni tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya.

"Namun yang terjadi pada Ahok adalah dia mengulangi perbuatannya, dengan cara menuding bahwa para pendemo 411 mendapat bayaran dari pihak tertentu, sehingga Ahok kembali dilaporkan ke polisi," tuturnya.

Dengan dasar ini, tambah Neta, Polri harusnya sudah bisa segera menahan Ahok.

"Apa yang dilakukan Ahok itu sudah terkategori mempersulit penyidik. Sudah saatnya Polri bersikap tegas pada Ahok. Jika tidak, Polri akan kerepotan menghadapi ulah dan 'mulut' Ahok," cetusnya.

Menurut Neta, karena Ahok, Polri bisa berbenturan dengan rakyat, yang akan terus melakukan demonstrasi menuntut agar Ahok segera ditahan.

"IPW hanya mengingatkan, Polri jangan terlalu mengistimewakan Ahok dan jangan pasang badan untuk Ahok. Jangan gara-gara Ahok, aparatur Polri di lapangan berbenturan dengan rakyat. Jangan gara gara Ahok, elite politik bertikai dan muncul kegaduhan," paparnya.

Ia mengatakan, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI jangan sampai terkoyak koyak karena 'mulut' Ahok.

"Solusi satu-satunya adalah Polri harus segera menahan Ahok. Saat memeriksa kasus tudingan demo 411 menerima bayaran. Jika Ahok tidak segera ditahan, gelombang protes akan terus bermunculan," Neta mengingatkan. (*)

Penulis: Budi Sam Law Malau