TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan penistaan agama dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa ditolerir.

Demikian pendapat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa (Hima) Persatuan Islam (Persis), Nizar Ahmad Saputra, dalam konferensi pers di Blue Sky Hotel, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Menurut dia, seharusnya Ahok juga tidak boleh dibiarkan berkeliaran bebas apalagi setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Oleh karena itu seluruh organisasi kepemudaan Persis yang tergabung dalam Forum Gerakan Kader Muda Persatuan Islam (FGKM-PI) akan ikut aksi "Bela Islam Jilid III" yang rencanannya akan digelar pada 2 Desember mendatang di lapangan Monas, Jakarta Pusat.

Kata dia, massa dari Persis akan menuntut agar Ahok bisa segera ditahan.

"Tangkap dan tahan Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penista agama," ujar Nizar Ahmad Saputra.

Pada aksi "Bela Islam Jilid II" yang digelar 4 November lalu, Persis berhasil menurunkan sekitar 25.000 kadernya.

Partisipan aksi tersebut berasal tidak hanya dari wilayah di sekitar Jakarta.

Dia menyebut massa diantarnya mereka datang dari ujung Sumatera, Kallimantan dan bahkan dari Maluku.

"Dalam aksi kali ini kita akan hadirkan lebih banyak lagi dari aksi kemarin," katanya.

FGKM-PI mendukung aksi "super damai" seperti yang sudah dikatakan oleh para pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang menginisiasi aksi bela Islam.

Menurut Eka Permana Habibilah, pihaknya sama sekali tidak mengusung kepentingan politik tertenntu dala aksi nanti.

"Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, dan tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang tidak jelas sumbernya," ujarnya.

FGKM-PI juga menuntut agar Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian, mau mencabut perintahnya, yang selama ini membuat ketakutan sejumlah perusahaan penyedia jasa transportasi.

Hal tersebut berdampak pada calon peserta aksi, yang kesulitan mencari alat transportasi untuk ke Jakarta.

"Kami juga mendesak Presiden Bapak Joko Widodo, untuk mendukung proses hukum Basuki Tjahaja Purnama secara adil dan aspiratif," terangnya.