TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Ditjen PKP), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) menerapkan konsep integrasi ekonomi kawasan perdesaan sebagai terobosan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di perdesaan.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT Johozua M. Yoltuwu dalam kesempatan bincang-bincang dengan media di Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Integrasi ekonomi yang dimaksud adalah mengaplikasikan program-program unggulan yang merupakan terjemahan dari program Nawacita ketiga pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggirandengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Program unggulan itu antara lain pembentukan BUMDes dan BUMDes Bersama, pendirian Desa’SMart, dan penerapan agriculture estate,” ujar Dirjen yang akrab disapa Max.

BUMDes Bersama adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola bukan hanya oleh satu desa, melainkan merupakan gabungan dua atau lebih desa di satu kecamatan.

Dalam praktiknya, kata Max, BUMDes dapat membentuk sejumlah unit usaha untuk mengelola potensi di kawasan perdesaan yang bersangkutan dengan melibatkan masyarakat setempat.

Misalnya, BUMDes membangun pasar kawasan dengan konsep rest area atau membangun jaringan mini market Desa’smart yang menampung dan menjual berbagai produk kebutuhan masyarakat berbahan baku sumber daya setempat.

Max mengungkapkan, beberapa BUMDes Bersama yang sudah berhasil dan memiliki kinerja baik antara lain, BUMDes Bersama di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso yang bergerak di bidang perkebunan coklat; BUMDes Bersama di Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang bergerak di bidang perkebunan jeruk bali dan rumput laut; BUMDes Bersama di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik yang bergerak di bidang peternakan puyuh; dan BUMDes Bersama di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut yang bergerak di bidang pengolahan kopi, minyak akar wangi, dan kerajinan kulit.

Potensi BUMDes sangat besar bukan hanya untuk menggerakkan roda perekonomian perdesaan melainkan juga nasional. “Bayangkan jika kalau satu BUMDes rata-rata dapat untung Rp1 miliar per tahun, berarti akan ada Rp75 triliun yang dikantongi BUMDes,” kata Max merujuk potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh desa-desa di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 74.754 itu jika semuanya sudah memiliki BUMDes/BUMDes Bersama.

Agriculture Estate

Selain mendorong pembentukan BUMDes dan BUMDes Bersama, Ditjen PKP Kemendesa PDTT juga mendorong pembentukan Desa’smart.

Yakni, sebuah gerai ritel untuk pemasaran produk-produk perdesaan. “Selama ini, produk perdesaan sulit langsung menembus perkotaan sehingga petani tidak mendapat manfaat banyak dari produk yang dia hasilkan karena rantai distribusi yang panjang. Desa’smart mampu menyederhanakan rantai tersebut,” jelas Max.

Selain itu, Pemerintah juga tengah mengembangkan agriculture estate dan aquaculture estate di kawasan perdesaan. Yakni, beberapa desa dalam satu kawasan bekerjasama mengembangkan satu produk unggulan yang sama.

“Tujuannya untuk membentuk skala ekonomi yang lebih besar dan menguntungkan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.”

Salah satu langkah untuk mendukung agriculture estate dan aquaculture itu adalah dengan mengapalikasikan program one village one product (OVOP) yang kini tengah gencar disosialisasikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Yakni, pengembangan satu komoditas unggulan di setiap desa. Melalui OVOP dan agriculture estate ini diharapkan dapat menarik investasi dari luar daerah untuk pembangunan kawasan perdesaan.