TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid akan mengikuti aksi 2 Desember 2016.

Kehadiran Hidayat dalam aksi tersebut bersifat pribadi.

"Kalau sebagai pimpinan MPR, saya tidak mewakili. Tapi sebagai bagian dari rakyat Indonesia, bagian Umat Islam yang merasa agamanya dinistakan. Bagian dari hukum tegak-setegaknya, Insya Allah saya hadir," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

"Saya atas mau pribadi. Saya tidak akan bawa atribut partai, DPR, saya atas nama pribadi," tambah Hidayat.

Baca: Kapolri Mendadak Sambangi Luhut Pandjaitan

Baca: Ahmad Dhani Batal Ikut Aksi 212 di Monas Besok, Ini Alasannya

Hidayat mengatakan dirinya sebagai wakil rakyat berhak menyampaikan aspirasi publik.

Ia menyebutkan aksi anarkis pada demo 4 November karena peserta tak ditemui Presiden Jokowi.

"Kalau bapak presiden menemui mereka habis salat Azhar misalnya selesai enggak akan ada anarki," kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu.

Baca: Ketua DPR Temui Prabowo Bahas Aksi 2 Desember

Oleh karenanya, Hidayat menilai kehadiran Presiden Jokowi besok di Monumen Nasional (Monas) akan membuat aksi menjadi super damai.

Apalagi, kata Hidayat, Presiden Jokowi mengatakan aksi 2 Desember bukan demo tetapi doa bersama.

"Ini suara saya pribadi, kalau misalnya Bapak Jokowi berkenan salat Jumat bersama besok itu pastinya sangat bagus. Ini tegaskan bahwa aksi ini super damai. Selain itu, harapan yang ditangkap masyarakat mereka sangat berharap besok Presiden bisa maknai aksi super damai itu dengan ikut salat Jumat berjamaah," kata Hidayat.

Baca: Peserta Aksi 212 Pergi-Pulang Naik Pesawat Tak Bawa Bekal

Hidayat mengatakan agenda 2 Desember hanya menuntut penegakan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama.

"Kalau kemudian dibingkai dengan semangat super damai apalagi beliau hadir saya kok meyakini Rakyat Indonesia menghormati pimpinannya," kata Hidayat.