Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Unpad Ambil Peran Pikirkan Masalah Energi di Indonesia

Indonesia menjadi negara terbesar dalam kebutuhan energi di Asia Tenggara yang mencapai 44% dari total kebutuhan energi di kawasan ini

Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Unpad Ambil Peran Pikirkan Masalah Energi di Indonesia
ISTIMEWA
(kiri-kanan) Panitia, Ketua Program Studi DIM FEB Unpad Ina Primiana. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Dharma, Direktur Utama PT. Tirta Gemah Ripah Emryas Imsak Soelaiman, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Arif Budisusilo, dan moderator, melakukan foto bersama usai acara Seminar Nasional Doctorate Business Issue (Dorbis) Executive Forum 2016 dengan tema "Pemanfaatan Energi Alternatif untuk Mendukung Re-Industrialisasi" di Bandung, Sabtu (3/12). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Padjajaran (Unpad) tengah memokuskan pada isu re-industrialisasi pada energi baru dan terbarukan.

Ketua Program Studi DIM FEB Unpad, Ina Primiana, menyampaikan hal itu dalam acara Doctorate Business Issue (Dorbis) Executive Forum 2016 dengan tema "Pemanfaatan Energi Alternatif untuk Mendukung Re-Industrialisasi" di Bandung, Sabtu (3/12/2016) lalu.

Menurut Ina, sebagai sebuah perguruan tinggi negeri yang mendidik banyak mahasiswa mulai dari tingkat sarjana hingga doktor, Unpad dituntut harus peka terhadap isu-isu yang ada di Indonesia.

"Kami dari Program Studi Doktor Ilmu Manajemsn Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran (DIM Unpad ) harus peka terhadap isu-isu bisnis yang saat ini sedang diangkat. Kemarin Presiden Joko Widodo mengangkat soal energi yang masih jadi persoalan, untuk itu kami membuat diskusi ini untuk mencari jalan keluar mengenai masalah energi," kata Ketua Program Studi DIM FEB Unpad, Ina Primiana dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2016).

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra  Iswahyudi, Direktur Utama PT Tirta Gemah Ripah Emryas Imsak Soelaiman, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Arif Budisusilo, dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Dharma.

Ina mengatakan, saat ini Indonesia menjadi negara terbesar dalam kebutuhan energi di Asia Tenggara yang mencapai 44% dari total kebutuhan energi di kawasan ini, disusul Malaysia 23% dan Thailand 20%. Jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan 80% di tahun 2030.

"Oleh karenanya, Indonesia memerlukan suatu solusi, untuk mengantisipasi kelangkaan sumber energi, dengan menciptakan energi baru terbarukan untuk bisa dimanfaatkan oleh industri kita, dan penciptaan energi alternatif ini bisa dimulai dari perguruan tinggi sebagai salah satu unsur utama dalam menggali, meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan," kata Ina.

Berita Rekomendasi

Dia berharap dengan adanya DORBIS Executive Forum ini bisa menciptakan sinergi antar berbagai elemen untuk sosialisasi dan pengembangan teknologi terhadap energi terbarukan.

Elemen Perguruan Tinggi sebagai salah satu unsur utama dalam menggali, meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentu memiliki tanggungjawab untuk dapat berkontribusi dengan memberikan solusi berupa hasil penelitian, sehingga dapat digunakan oleh industri sebagai produksi untuk digunakan oleh masyarakat.

Sementara itu Hendra Iswahyudi, yang menjadi keynote speaker mewakili Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menegaskan bahwa terminologi energi alternatif saat ini tidak digunakan lagi tapi energi baru terbarukan lah yang menjadi arus utama saat ini.

Hendra pun mengapreasiasi langkah Prodi DIM FEB Unpad yang menggelar Seminar ini. 

Pada Seminar itu, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan, sudah saatnya pemerintah memikirkan untuk beralih ke energi baru terbarukan.

Dijelaskan, Indonesia akan kehabisan minyak dan gas bumi dalam waktu 13 tahun jika tidak ada solusi mengenai penggunaan energi bagi industri.

"Harus ada komitmen dan regulasi yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah energi ini. Kemudian yang kedua, harus ada kepastian hukum dari regulasi, dan terakhir harus ada regulasi keuangan," kata Aher.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas