TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai bahwa jika pemerintah tetap menginginkan reformasi di bidang hukum, maka salah satu caranya adalah mengganti Jaksa Agung, HM Prasetyo.

"Salah satu caranya memang harus mengganti Jaksa Agung. Jika Jokowi tetap menginginkan agenda reformasi hukum," jelas Emerson saat ditemui di Kantor LAN, Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Alasan itu, kata dia, sangat logis karena selama ini Jokowi tersandera dengan kepentingan politik Prasetyo dan menyebabkan terhambatnya beberapa kasus yang seharusnya dapat segera diselesaikan.

Bukan hanya itu, tugas Kejaksaan yang juga memberantas korupsi, tidak dilakukan secara tegas oleh Korps Adhyaksa tersebut.

Justru, KPK yang seharusnya mengurusi tindak pidana korupsi kelas kakap, malah memberantas korupsi kelas Kejaksaan.

"Kalau dilihat jauh ke belakang, memang salah Jokowi memilih Prasetyo. Parahnya, sampai hari ini masih dipertahankan," tambahnya.

Dari hal itu, Emerson berharap agar Jokowi dapat mengganti kursi Jaksa Agung dengan orang yang jauh lebih tepat dan tidak berasal dari partai politik pendukung.